DJP Identifikasi Ribuan Entitas Tercakup Pajak Minimum Global

BOGOR, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengidentifikasi ribuan entitas yang tercakup dalam penerapan pajak minimum global di Indonesia.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan terdapat 37 ultimate parent entity (UPE) dan 1.721 entitas anak dalam negeri yang tercakup dalam ketentuan pajak minimum global.

Selain itu, terdapat 1.717 UPE luar negeri dan 4.688 entitas anak dari UPE luar negeri yang tercakup dalam ketentuan tersebut.

Jumlah entitas yang tercakup dalam ketentuan Global Anti-Base Erosion (GloBE) tersebut diproyeksikan berdasarkan data country-by-country reporting (CbCR) tahun 2023.

"Regulasi pajak minimum global ini adalah salah satu tools yang sangat strategis untuk memastikan terciptanya kesetaraan iklim berusaha, di mana korporasi global tidak lagi memanfaatkan celah regulasi untuk meminimalkan kontribusi pajaknya," ujar Bimo, dikutip Jumat (13/11/2026).

Dalam rangka mendukung implementasi pajak minimum global, Bimo mengatakan DJP telah mengundang sekitar 78 UPE dan entitas anak yang tercakup dalam ketentuan tersebut.

Menurut Bimo, sebanyak 78 entitas tersebut telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak GloBE. Selanjutnya, mereka akan menyampaikan SPT Tahunan terkait GloBE dan GloBE Information Return (GIR) pada 2027.

Melalui penerapan ketentuan pajak minimum global, grup perusahaan multinasional yang tercakup dalam GloBE berkewajiban membayar pajak dengan tarif efektif minimal sebesar 15% pada setiap yurisdiksi tempat grup tersebut beroperasi.

"Melalui langkah ini kita mengamankan kedaulatan fiskal kita. Kita menjamin setiap nilai tambah yang tercipta di bumi kita itu bisa dioptimalkan untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, untuk layanan kesehatan yang makin terdistribusi merata di seluruh Indonesia, serta pembangunan infrastruktur publik dan layanan publik yang makin berkualitas," ujar Bimo.

Sebagai informasi, Indonesia telah mengadopsi ketentuan pajak minimum global atau GloBE rules melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 136/2024.

Ketentuan ini mulai berlaku di Indonesia untuk tahun pengenaan 2025. Entitas di Indonesia dapat tercakup dalam ketentuan GloBE apabila menjadi anggota grup perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi minimal €750 juta dalam setidaknya 2 dari 4 tahun fiskal sebelum tahun pengenaan.

Entitas yang tercakup dalam ketentuan pajak minimum global pada 2025 wajib melunasi pajak tambahan atau top-up tax pada akhir tahun pajak 2026. (rig)