KEBIJAKAN PEMERINTAH

Didanai Pajak, Jumlah Dapur MBG Terus Bertambah

Muhamad Wildan
Kamis, 26 Juni 2025 | 08.45 WIB
Didanai Pajak, Jumlah Dapur MBG Terus Bertambah

Siswa menyantap hidangan makan bergizi gratis di SDN Cipayung 1, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional (BGN) mengeklaim jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum untuk program makan bergizi gratis (MBG) terus bertambah dan telah beroperasi di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Hingga 22 Juni 2025, tercatat sudah ada 1.837 SPPG yang beroperasi. Kehadiran SPPG dibutuhkan mengingat unit tersebut adalah ujung tombak dari pelaksanaan MBG.

"Jumlah SPPG ini akan bertambah di bulan Juli dan Agustus. Di bulan Agustus, kami menargetkan penambahan jumlah SPPG sejumlah 7.000 SPPG dan secara eksponensial akan bertambah sampai bulan November dengan target total 32.000 unit SPPG di seluruh Indonesia," ujar Staf Khusus Bidang Komunikasi Kepala BGN Redy Hendra Gunawan, dikutip pada Kamis (26/6/2025).

Hingga hari ini, tercatat sudah ada 72.521 orang yang dipekerjakan oleh SPPG. Ke depan, jumlah pekerja di SPPG akan naik menjadi 1,5 juta orang, sejalan dengan kenaikan jumlah SPPG.

Adapun total penerimaan manfaat dari program MBG saat ini sudah mencapai 5,22 juta orang yang tersebar pada berbagai kategori penerima manfaat.

"Selain memperluas cakupan gizi, program ini juga memberi dampak ekonomi langsung berupa penciptaan lapangan kerja," kata Redy.

Sebagai informasi, pelaksanaan MBG sejak awal tahun hingga 12 Juni 2025 telah menelan anggaran senilai Rp4,4 triliun. Untuk mendukung pelaksanaan MBG, pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun dan menyaipkan tambahan anggaran senilai Rp100 triliun.

Anggaran untuk MBG bersumber dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak.

"Kami menyiagakan tambahan anggaran sampai dengan Rp100 triliun, yang nanti realisasinya kita akan sampaikan secara rutin, bergantung pada realisasi penerima manfaat oleh BGN," ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, beberapa waktu lalu. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.