BERITA TERKINI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan pada acara Indonesia-France Business Forum 2025 di Jakarta, Rabu (28/5/2025). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah Indonesia berencana bergabung dalam Konvensi Anti-Suap OECD (OECD Anti-Bribery Convention) dan Kelompok Kerja Antisuap.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku delegasi dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan OECD 2025 di Paris, telah menyerahkan surat berisikan komitmen Indonesia dari kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada setjen OECD.
"Ini merupakan bentuk nyata komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola dan pemberantasan korupsi lintas negara," kata Airlangga, Rabu (4/6/2025).
Sebagai informasi, KPK turut menyusun initial memorandum di bidang antikorupsi dalam rangka mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat utama dalam proses aksesi.
Konvensi Antisuap mewajibkan setiap anggota untuk menetapkan penyuapan terhadap pejabat publik asing sebagai tindak pidana, termasuk menetapkan sanksi yang tegas, baik kepada individu maupun badan hukum yang terlibat. Hal ini diperlukan untuk menjaga transparansi dan integritas dalam perdagangan global.
"Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia akan segera menyiapkan strategi untuk mempersiapkan aksesi ke dalam konvensi ini," tutur Airlangga.
Surat komitmen tersebut diserahkan bersama dengan dokumen initial memorandum untuk proses aksesi sebagai negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Airlangga menambahkan initial memorandum untuk proses aksesi ini terdiri dari 32 bab, mencakup asesmen regulasi, standar, dan praktik nasional terhadap 240 instrumen hukum OECD di 25 bidang kebijakan. Selain itu, dokumen ini juga akan menjadi dasar bagi tahap aksesi berikutnya, yaitu technical review.
Sementara itu, Sekjen OECD Mathias Cormann mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia yang telah menyampaikan memorandum awal.
"Ini adalah awal perjalanan transformasional yang positif dan akan memberikan manfaat nyata bagi warga Indonesia, termasuk membuka peluang investasi, serta peningkatan pendapatan dan standar hidup," ujarnya. (rig)
