BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung Kementerian Keuangan.
JAKARTA, DDTCNews - Realisasi belanja pemerintah pusat sepanjang Januari-April 2025 mencapai Rp546,8 triliun, turun 7,59% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp591,7 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penurunan belanja pemerintah pusat tersebut terjadi karena adanya belanja tidak terulang pada 2024, yakni belanja pemilu.
"Kalau dibandingkan dengan 2024, memang lebih rendah. Namun lebih rendahnya karena di 2024 ada belanja khusus pemilu pada Februari, tahun ini tidak ada," katanya, dikutip pada Minggu (25/5/2025).
Suahasil menyebut realisasi belanja pemerintah pusat senilai Rp546,8 triliun tersebut mencapai 20,2% dari pagu APBN 2025 senilai Rp2.701,4 triliun. Secara lebih terperinnci, belanja pemerintah pusat terdiri dari 2 jenis. Pertama, belanja kementerian atau lembaga terealisasi senilai Rp253,6 triliun.
"Belanja kementerian dan lembaga ini termasuk belanja pegawai, barang, dan bantuan sosial," jelas Suahasil.
Realisasi belanja kementerian dan lembaga ini mencakup belanja pegawai sejumlah Rp102 triliun, belanja bansos senilai Rp43,6 triliun, belanja modal senilai Rp36,6 triliun, dan belanja barang Rp71,4 triliun.
Kedua, belanja non-kementerian dan lembaga terealisasi senilai Rp293,1 triliun. Melalui pos belanja ini, pemerintah menggelontorkan pembayaran manfaat pensiun, seperti Taspen dan Asabri senilai Rp70,8 triliun.
Kemudian, belanja subsidi senilai Rp47,4 triliun untuk kebutuhan subsidi BBM, LPG 3 kg, listrik, pupuk, dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
Secara keseluruhan, realisasi belanja negara periode Januari-April 2025 senilai Rp806,2 triliun, turun 5,07% dibandingkan realisasi belanja negara pada periode yang sama tahun lalu sejumlah Rp849,25 triliun. (rig)
