POJK Baru, Ini Kriteria Aset Kripto yang Boleh Diperdagangkan di Bursa

JAKARTA, DDTCNews - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerinci kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar aset keuangan digital.

Merujuk pada Peraturan OJK (POJK) 27/2024, aset kripto yang memenuhi kriteria dapat dimasukkan dalam daftar aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar aset keuangan digital. Daftar aset kripto yang bisa diperdagangkan di pasar ditetapkan oleh bursa.

"Penyelenggara perdagangan aset keuangan digital dilarang melakukan perdagangan atas aset kripto selain aset kripto dalam daftar aset kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," bunyi Pasal 9 ayat (2) POJK 27/2024, dikutip pada Minggu (29/12/2024).

Aset kripto yang diperdagangkan harus memenuhi kriteria:

1. sebagai representasi nilai secara digital yang utama;
2. menggunakan teknologi buku besar terdistribusi yang dapat diakses oleh publik;
3. memiliki utilitas dan/atau didukung oleh aset;
4. dapat ditelusuri atau tidak memiliki fitur untuk menyamarkan atau menyembunyikan data kepemilikan dan transaksi; dan
5. telah dilakukan penilaian dengan metode yang ditetapkan dalam peraturan dan tata tertib bursa.

Metode pada angka 5 paling sedikit mempertimbangkan:

• nilai kapitalisasi pasar aset kripto;
• rata-rata nilai perdagangan harian;
• diperdagangkan dalam transaksi pedagang besar yang diatur dan diawasi oleh otoritas yang berwenang pada yurisdiksi di mana pedagang tersebut berizin;
• latar belakang mengenai penerbit, pengembang, dan/atau pihak lain terkait aset kripto, kecuali aset kripto diterbitkan secara anonim;
• ketersediaan pengungkapan informasi terkait aset kripto yang benar dan tidak menyesatkan;
• keamanan dan keandalan infrastruktur buku besar terdistribusi atau teknologi sejenis;
• besarnya utilitas atau ketersediaan aset yang mendukung aset kripto;
• konsentrasi kepemilikan;
• risiko hukum terkait aset kripto;
• penerapan tata kelola yang baik;
• aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi;
• potensi manfaat ekonomi;
• penilaian risiko atas aset kripto, termasuk risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM; dan
• pertimbangan lain yang ditetapkan oleh OJK.

Dalam menetapkan daftar aset kripto, bursa wajib menganalisis setiap aset kripto. Analisis dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan perlindungan konsumen.

Sepanjang proses penetapan, pedagang dapat menyampaikan usulan penambahan atau pengurangan aset kripto yang masuk dalam daftar aset kripto. Usulan dimaksud harus dianalisis terlebih dahulu oleh bursa.

Setelah ditetapkan, bursa wajib memublikasikan daftar aset kripto paling lambat sehari setelah daftar aset kripto ditetapkan.

Kemudian, bursa juga harus mengevaluasi aset kripto dalam daftar setidaknya 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu. Hasil evaluasi wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 5 hari kerja sejak evaluasi.

POJK 27/2024 telah diundangkan pada 12 Desember 2024 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2025. Meski demikian, daftar aset kripto yang ditetapkan oleh Bappebti masih berlaku sampai dengan penetapan daftar aset kripto oleh bursa.

Bursa memiliki kewajiban untuk menetapkan daftar aset kripto paling lambat 3 bulan sejak berlakunya POJK 27/2024. (rig)