BERITA TERKINI
Pekerja Pertamina EP Papua Field melakukan pengawasan kegiatan Drilling Steam Test (DST) di area pengeboran sumur eksplorasi Buah Merah (BMR)-001, Distrik Klasafet, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (10/6/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/aww/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia kembali menggaungkan target pemerintah untuk mencapai lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari. Bahkan dia berharap angka lifting 1 juta barel bisa tercapai di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Lifting merupakan angka produksi minyak yang siap dijual.
Bahlil mengungkapkan fokus kebijakan pemerintah saat ini, selain kedaulatan pangan, hilirisasi industri, dan makanan bergizi gratis, adalah kedaulatan energi. Kedaulatan energi tidak hanya diartikan sebagai pemenuhan domestik tetapi juga menunjukkan harga diri negara.
"Nah di ESDM ini fokusnya ada dua, lifting dan hilirisasi," kata Bahlil dalam Townhall Meeting dan Pisah Sambut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dikutip pada Kamis (14/11/2024).
Target lifting minyak 1 juta barel ini sebenarnya sudah lama dikampanyekan pemerintah. Namun, sampai saat ini belum terwujud. Karenanya, Bahlil meminta jajarannya, termasuk SKK Migas, untuk menyusun cara-cara baru dalam mempercepat proses eksplorasi hingga eksploitasi migas.
Sebelumnya, SKK Migas sempat menyatakan untuk terus melaksanakan berbagai strategi peningkatan lifting migas.
Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan salah satu kunci menaikkan lifting yakni mengundang lebih banyak investasi di hulu migas. Oleh karena itu, pemerintah juga melakukan perbaikan regulasi agar investasi di sektor migas makin menarik, termasuk dari sisi perpajakan.
"Kami juga perlu kondisi-kondisi perbaikan sistem fiskal, rezim perpajakan. Itu juga sudah dilakukan pemerintah, banyak melakukan penyempurnaan, perbaikan-perbaikan," katanya dalam Podcast INTI PNBP beberapa waktu lalu.
Kurnia Chairi mengatakan penyempurnaan regulasi untuk menarik investasi di sektor migas antara lain dilaksanakan melalui pengesahan UU Cipta Kerja. Selain itu, pemerintah juga sedang dalam proses merevisi beberapa peraturan perpajakan di sektor migas.
Dia menjelaskan revisi ini bakal dilakukan terhadap PP 27/2017 mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh di bidang usaha hulu migas, serta PP 53/2017 soal perlakukan perpajakan pada kegiatan usaha hulu migas dengan kontrak gross split.
"Revisi PP 27/2017 dan PP 53/2017 saat ini terus bergulir. Ini mendorong keyakinan dan confidence ini daripada pelaku industri," ujarnya.
Kurnia Chairi menambahkan Indonesia sedang dihadapkan pada tantangan berupa penurunan lifting migas. Misalnya untuk minyak bumi, produksinya dulu sempat mencapai 1 juta barel per hari, tetapi kini telah susut menjadi 590.000 hingga 600.000 barel per hari.
Di sisi lain, kebutuhan minyak bumi di Indonesia secara rata-rata sebanyak 1,3 juta barel per hari sehingga sisanya harus ditutup dengan impor. Tanpa ada peningkatan produksi, impor minyak bumi diproyeksi terus bertambah karena kebutuhan di dalam negeri diprediksi segera meningkat menjadi 1,5 juta barel per hari.
Menurutnya, nilai investasi hulu migas telah menunjukkan tren kenaikan dari US$10 hingga US$11 miliar pada 2016-2017 menjadi US$13,7 miliar pada 2023. Dengan peningkatan investasi hulu migas, dia optimis lifting migas juga segera meningkat. (sap)
