Warga menggendong anaknya di depan rumah bersubsidi di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (26/8/2024). Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mencatat kuota FLPP tahun 2024 sebanyak 166.000 unit rumah subsidi telah habis terserap namun kurang tepat sasaran karena unit yang tidak dihuni mencapai 60-80 persen. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengumumkan menambah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun ini.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kuota penerima bantuan subsidi perumahan akan mencapai 200.000 unit pada tahun ini. Angka ini bertambah dari kuota awal yakni 166.000 unit rumah.
"Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, FLPP ini dari semula target 166.000 unit, ditingkatkan menjadi 200.000 unit," katanya, dikutip pada Rabu (28/8/2024).
Airlangga mengatakan FLPP merupakan bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan rumah pada MBR.
Kemudian, FLPP juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pertumbuhan kelas menengah. Selain itu, fasilitas ini pada akhirnya juga bakal berdampak pada kinerja sektor perumahan dan manufaktur.
Sementara itu, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut kuota FLPP yang semula hanya 166.000 unit rumah sudah hampir habis. Melalui penambahan kuota menjadi 200.000, diharapkan makin banyak kelompok MBR yang dapat membeli rumah dan menikmati FLPP.
Menurutnya, penambahan kuota FLPP juga bakal melengkapi fasilitas PPN rumah DTP yang menyasar masyarakat kelompok menengah. Dalam hal ini, pemerintah memutuskan untuk memberikan insentif PPN DTP atas rumah 100% hingga Desember 2024, dari semula hanya sebesar 50% untuk masa pajak Juli hingga Desember 2024.
Kombinasi kedua kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II/2024 mengingat sektor perumahan dan konstruksi memiliki multiplier effect yang besar pada perekonomian.
"Diharapkan ini mendorong kemampuan dari kelas menengah untuk mendorong sektor konstruksi," ujarnya. (sap)