BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) akan berkolaborasi untuk melaksanakan uji coba atau piloting tahap II atas pelaporan keuangan berbasis extensible business reporting language (XBRL).
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan penerapan penyampaian laporan keuangan berbasis XBRL akan diterapkan kepada lebih banyak wajib pajak. Nantinya, PPPK akan melakukan penunjukan terhadap wajib pajak yang menyampaikan laporan keuangan berbasis XBRL.
"Dari DJP sudah istilahnya berkolaborasi dengan PPPK. Nanti yang akan menunjuk mereka, tetapi kalau mereka minta tolong ke kami juga boleh. Komitmen DJP sudah siap support XBRL," katanya, dikutip pada Rabu (24/7/2024).
Iwan mengatakan penyampaian laporan keuangan berbasis XBRL sejauh ini baru dilakukan oleh wajib pajak badan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, implementasi penyampaian laporan keuangan berbasis XBRL ini direncanakan juga akan meluas secara bertahap kepada wajib pajak lainnya.
XBRL adalah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi informasi bisnis. XBRL dinilai dapat menyempurnakan proses persiapan, analisis, serta akurasi bagi berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis.
Penyampaian laporan keuangan berbasis XBRL adalah kegiatan penyampaian laporan keuangan yang terstandar yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, perhitungan rekonsiliasi fiskal, dan detail laba rugi berbasis XBRL.
Penunjukan wajib pajak yang menyampaikan laporan keuangan berbasis XBRL menjadi bagian dari upaya melaksanakan program reformasi perpajakan dan pengembangan laporan keuangan yang terstruktur guna meningkatkan ketersediaan data laporan keuangan.
"Kebetulan dulu DJP inisiatornya, tetapi kalau hanya DJP, memangnya yang lain tidak butuh? Maka PPPK yang akan handle sebagai pembina akuntan publik," ujar Iwan.
Melalui KEP-159/PJ/2022, DJP pertama kali menunjuk 37 wajib pajak yang menyampaikan laporan keuangan berbasis XBRL mulai 1 April 2022 untuk piloting tahap I. Laporan keuangan berbasis XBRL yang dibuat wajib pajak tersebut harus disampaikan ke tempat penyampaian laporan keuangan yang telah ditentukan oleh DJP, yaitu melalui DJP Online atau melalui PJAP.
DJP telah melaksanakan evaluasi terhadap piloting tahap I penyampaian laporan keuangan berbasis XBRL tersebut pada akhir 2023. Hasilnya, otoritas akan melakukan setidaknya 2 penyempurnaan.
Pertama, penyempurnaan terkait dengan taksonomi data atau struktur yang disampaikan dalam format XBRL, khusus untuk model UMKM. Kedua, taksonomi catatan atas laporan keuangan. (sap)
