BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk mulai menyiapkan strategi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor beserta opsennya.
Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan sinergi antara pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) diperlukan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
"Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah," katanya, dikutip pada Senin (13/5/2024).
Dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi, lanjut Maurits, pemda punya keleluasaan untuk membelanjakan anggarannya tanpa perlu menunggu kepastian pencairan bagi hasil, baik dari pemprov maupun dari pemerintah pusat.
Dia juga menjelaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) memiliki peran besar dalam mendukung tercapainya target PAD. Oleh karena itu, kedua jenis pajak tersebut perlu dikelola secara maksimal.
"PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial dan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan," ujarnya.
Tak lupa, Maurits juga mengingatkan pemkab/pemkot mengenai belanja wajib dari penerimaan opsen PKB dan BBNKB. Sesuai dengan PP 35/2023, 10% dari penerimaan opsen PKB dan BBNKB harus digunakan untuk pembangunan ataupun pemeliharaan jalan.
"Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum," tuturnya.
Sebagai informasi, ketentuan opsen pada UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mulai berlaku pada tahun depan.
Opsen pajak merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Tarif opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari PKB atau BBNKB terutang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi pemungutan PKB dan BBNKB beserta opsennya akan diatur melalui peraturan gubernur. Aspek yang dapat disinergikan oleh pemprov dan pemkab/pemkot antara lain pendanaan atas biaya pemungutan ataupun aspek lainnya. (rig)
