Pemerintah Dorong Pemanfaatan BMN Hulu Migas untuk Dongkrak Penerimaan

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah, melalui Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN), mendorong perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk memanfatkan barang milik negara (BMN) dalam ekspansi bisnisnya. 

Perusahan sektor migas misalnya, bisa memanfaatkan BMN hulu migas untuk mendukung proses hilirisasi migas Tanah Air. 

"Kita terus mendorong perusahaan-perusahaan migas di sektor hulu dan hilir untuk dapat memanfaatkan BMN untuk mempercepat proses hilirisasi migas di Indonesia," ujar Kepala PPBMN Sumartono, dikutip pada Kamis (29/2/2024). 

Belum lama ini, PPBMN mewakili Kementerian ESDM menandatangani perjanjian sewa barang milik negara (BMN) hulu migas dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai Rp19,5 miliar. 

Perjanjian sewa ini merupakan perjanjian atas pelaksanaan pemanfaatan BMN Hulu Migas pada KKKS PT Pertamina Hulu Rokan berupa tanah seluas 634.450,55 m2 yang akan dimanfaatkan oleh PT Pertamina Gas sebagai tempat pipa transimisi minyak.

BMN Hulu Migas tersebut dimanfaatkan dalam bentuk sewa oleh PT Pertamina Gas untuk penempatan pipa transmisi minyak ruas Balam-Bangko-Dumai dan ruas Minas-Duri-Dumai (Blok Rokan). Nilai sewanya, Rp19,5 miliar dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun terhitung mulai 9 Agustus 2021 sampai dengan 8 Agustus 2026 (berlaku surut). 

Sementara itu itu, Direktur Utama PT Pertamina Gas Gamal Imam Santoso berharap kerja sama pemanfataan aset negara ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memberikan nilaii tambah pada bisnis gas di Indonesia.

Pelaksanaan penandatanganan perjanjian sewa ini menjadi titik akhir negosiasi bagi masing-masing pihak sejak 2021. Persetujuan sewa yang berlaku surut ini diakibatkan oleh masa transisi operator Blok Rokan dari PT CPI kepada PT PHR. 

Sejak 2021 hingga penandatanganan perjanjian ini, PT Pertamina Gas bersama-sama dengan Kementerian ESDM dan PT PHR secara paralel melaksanakan pembangunan infrastruktur jaringan minyak ruas Balam-Bangko-Dumai dan ruas Minas-Duri-Dumai pada tanah yang disewakan oleh pemerintah sesuai surat persetujuan pemanfaatan oleh Menteri Keuangan. 

Saat ini telah terpasang pipa transmisi minyak sepanjang kurang lebih 686 kilometer pada tanah yang menjadi objek sewa ini. (sap)