BERITA TERKINI
Tampilan awal salinan Peraturan Pemerintah (PP) No. 53/2023.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi ketentuan tata cara permintaan persetujuan dan izin oleh menteri yang turut berkompetisi dalam pemilihan presiden (pilpres) seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) 53/2023.
Perubahan tata cara permintaan persetujuan dan izin tersebut termuat dalam PP 53/2023, merevisi ketentuan sebelumnya yaitu PP 32/2018. PP direvisi guna menyesuaikan ketentuan dengan Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022.
"Menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan….sebagai capres atau cawapres tidak harus mengundurkan diri dari jabatannya sepanjang mendapat persetujuan dan izin cuti dari presiden sebagaimana Putusan MK Nomor 68/PUU-XX/2022," bunyi bagian pertimbangan PP 53/2023, dikutip pada Rabu (22/11/2023).
Pada Pasal 28A ayat (1) PP 32/2018 s.t.d.d PP 53/2023, ditegaskan menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan dicalonkan sebagai capres atau cawapres harus mengajukan permintaan persetujuan kepada presiden.
Presiden memberikan persetujuan atas permintaan menteri maksimal 15 hari setelah menerima surat permintaan persetujuan. Apabila presiden belum memberikan persetujuan dalam waktu 15 hari maka persetujuan dianggap tidak diberikan.
"Surat persetujuan yang diberikan oleh presiden kepada menteri dan pejabat setingkat menteri…disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai dokumen persyaratan capres atau cawapres," bunyi Pasal 28A ayat (4) PP 32/2018 s.t.d.d PP 53/2023.
Terkait dengan pelaksanaan cuti, menteri yang menjadi capres atau cawapres harus melaksanakan cuti saat pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, pengundian nomor urut, dan selama masa kampanye atau cuti sesuai dengan kebutuhan.
Menteri mengajukan permohonan izin cuti kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Permohonan izin cuti tersebut harus memuat jadwal dan jangka waktu serta lokasi pelaksanaan kegiatan.
Permohonan izin cuti untuk pelaksanaan kampanye harus disampaikan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye.
Perlu diketahui, terdapat 2 menteri yang mencalonkan diri sebagai capres ataupun cawapres dalam Pilpres 2024, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai capres dan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. (rig)
