BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali mengingatkan wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) agar segera merealisasikan komitmen investasinya.
Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Suminto mengatakan wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen melakukan investasi dapat memiliki menempatkan hartanya pada Surat Berharga Negara (SBN). SBN khusus untuk penempatan harta PPS ini ditawarkan sejak tahun lalu hingga September 2023.
"Menjelang batas akhir pemenuhan kewajiban investasi harta bersih, pemerintah lebih mengintensifkan kegiatan sosialisasi," katanya, dikutip pada Sabtu (26/8/2023).
Suminto mengatakan wajib pajak peserta PPS berkewajiban melaksanakan komitmen yang sudah disampaikan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH). Apabila berkomitmen menginvestasikan harta bersih yang diungkapkan, wajib pajak kini hanya memiliki waktu sebulan untuk merealisasikannya.
Wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen menginvestasikan harta bersihnya telah memperoleh tarif pajak penghasilan (PPh) final lebih rendah ketimbang sekadar mendeklarasikan harta bersih. Peserta PPS tersebut juga harus memenuhi komitmennya untuk menginvestasikan hartanya agar terhindar dari sanksi.
UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mengatur wajib pajak peserta PPS dapat menginvestasikan hartanya pada Surat Berharga Negara (SBN) dan kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) atau sektor energi terbarukan. Apabila memilih SBN, investasi harus dilakukan pada seri khusus yang diterbitkan pemerintah dalam rangka PPS.
SBN khusus PPS tersebut terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) yang berdenominasi rupiah dan dolar AS, serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam bentuk rupiah.
Pemerintah telah melaksanakan transaksi SBSN khusus PPS pada Agustus 2023. Namun, pemerintah masih menjadwalkan 1 kali penerbitan SBN khusus PPS lagi, yakni SUN pada September 2023.
Suminto pun mengimbau wajib pajak peserta PPS memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera merealisasikan komitmen menginvestasikan harta bersih yang diungkapkan melalui PPS.
"Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerbitan [SBN] dalam rangka PPS antara lain dengan melakukan penyampaian informasi kembali kepada wajib pajak peserta PPS yang belum memenuhi komitmennya melalui serangkaian kegiatan online maupun offline," ujarnya.
PMK 196/2021 mengatur wajib pajak dapat melakukan perpindahan investasi setelah 2 tahun sejak harta diinvestasikan. Namun, perpindahan dibatasi hanya 2 kali selama jangka waktu investasi dengan maksimal 1 kali perpindahan dalam 1 tahun kalender.
Di sisi lain, beleid itu juga mengatur sanksi berupa tambahan PPh final apabila wajib pajak gagal menginvestasikan harta bersih yang diungkap dalam PPS. Besarannya bervariasi tergantung pada kewajiban yang tidak dipenuhi wajib pajak serta skema PPS yang diikuti.
Kemenkeu mencatat pemerintah telah meraup dana senilai Rp8,09 triliun dan US$124 juta (sekitar Rp1,89 triliun) dari penerbitan SBN khusus untuk menampung dana harta bersih yang diungkapkan dalam PPS hingga 24 Agustus 2023. Dana tersebut setara 44,7% dari total harta bersih yang dikomitmenkan untuk diinvestasikan senilai Rp22,34 triliun. (sap)
