DJP Jamin Kemudahan Proses Administrasi Insentif Vokasi

JAKARTA, DDTCNews - Aturan teknis pemberian insentif supertax deduction kegiatan vokasi resmi dirilis melalui PMK No.128/2019. Otoritas pajak menjamin proses administrasi dalam insentif tersebut tidak akan menyusahkan wajib pajak. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan skema adminstrasi terkait dengan supertax deduction vokasi menganut empat kriteria. Keempat kriteria tersebut ialah sederhana, memberi kepastian, memberi kepercayaan dan melakukan verifikasi pada tahap akhir. 

"Dalam PMK 128/2019 kita mengikuti paradigma simplify dan certainty - trust dan verify," katanya kepada DDTCNews, Jumat (13/9/2019). 

Hestu menjelaskan untuk aspek sederhana dan  memberi kepastian DJP menggunakan saluran online single submission (OSS) untuk dapat menggunakan fasilitas fiskal tersebut. Sepanjang memenuhi kriteria, wajib pajak dapat menikmati insentif tanpa perlu persetujuan dari Ditjen Pajak. 

Selanjutnya untuk aspek kepercayaan dan verifikasi, sambung Hestu, DJP tetap menganut sistem self assesment terkait dengan insentif untuk kegiatan vokasi ini. Wajib pajak diberikan kepercayaan menghitung biaya pendidikan dan vokasi. Menurutnya, WP hanya perlu melaporkan biaya kegiatan vokasi tersebut, bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan. 

"Untuk verifikasi memang dapat dilakukan oleh instansi terkait, untuk memastikan efektivitas pemanfaatan tersebut. Ini untuk memastikan bahwa fasilitas mencapai sasaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja," imbuhnya. 

Seperti diketahui, dalam PMK 128/2019 WP dapat memanfaatkan insentif asalkan memenuhi empat ketentuan. Pertama, telah melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berbasis kompetensi tertentu.

Kedua, memiliki perjanjian kerja sama. Ketiga, tidak dalam keadaan rugi fiskal pada tahun pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto. Keempat, telah menyampaikan surat keterangan fiskal.

Pemerintah membagi tingkat kompetensi menjadi tiga kelompok. Pertama, sekolah menengah kejuruan dan atau madrasah aliyah kejuruan untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan.

Dalam kelompok ini, ada total 127 jenis kompetensi yang dapat menerima fasilitas. Jumlah tersebut tersebar di sektor manufaktur (73 kompetensi), kesehatan (7 kompetensi), agribisnis (30 kompetensi), serta pariwisata dan industri kreatif (7 kompetensi).

Kedua, perguruan tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan. Dari kelompok ini, ada total 268 kompetensi tertentu yang bisa memanfaatkan insentif super tax deduction.

Sebanyak 268 kompetensi tersebut tersebar dalam beberapa sektor, yakitu manufaktur (124 kompetensi), kesehatan (31 kompetensi), agribisnis (64 kompetensi), pariwisata dan industri kreatif (26 kompetensi), serta ekonomi digital (23 kompetensi).

Ketiga, balai latihan kerja untuk perorangan serta peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan. Ada sebanyak 58 jenis kompetensi dalam kelompok ini. Sejumlah kompetensi itu tersebar di beberapa sektor, yaitu manufaktur (19 kompetensi), agribisnis (15 kompetensi), pariwisata dan industri kreatif (13 kompetensi), ekonomi digital (7 kompetensi), dan pekerja migran (4 kompetensi). (Bsi)