Ilustrasi.
SEOUL, DDTCNews - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan insentif yang lebih menarik bagi perusahaan produsen semikonduktor.
Saat ini, insentif bagi perusahaan semikonduktor, berupa pengurangan PPh badan sebesar 8% dari nilai investasi, baru saja disetujui parlemen. Menurut Yoon, insentif tersebut belum cukup ‘agresif’ dibandingkan dengan insentif yang ditawarkan negara lain.
"Insentif pengurangan PPh badan tidak sepenuhnya mencerminkan upaya peningkatan daya saing dan investasi oleh karena partai oposisi yang menguasai lebih banyak kursi di parlemen," ujar Yoon dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (1/1/2023).
Untuk itu, Yoon meminta menteri keuangan bersama menteri-menteri lainnya untuk tetap aktif dalam mempertimbangkan dukungan-dukungan berupa insentif pajak guna mendorong pertumbuhan industri strategis nasional.
Perlu diketahui, insentif yang diusulkan oleh partai petahana, People Power Party (PPP), sebelumnya adalah pengurangan PPh badan sebesar 20% dari biaya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Menurut pemerintah dan partai petahana, insentif yang masif tersebut diperlukan agar perusahaan lokal seperti Samsung dan SK Hynix mampu bersaing dengan perusahaan asing.
Terlebih, negara-negara lain seperti AS dan China telah mengucurkan dana miliaran dolar AS untuk mendukung produksi semikonduktor.
Walau demikian, usulan ini ditentang oleh partai oposisi, yaitu Democratic Party (DP). Menurut DP, pemangkasan pajak yang eksesif hanya akan menguntungkan perusahaan besar dan orang kaya.
Dalam pembahasan di parlemen, Kementerian Keuangan juga menyampaikan adanya potensi penurunan penerimaan pajak bila insentif yang diberikan adalah sebesar 20% sesuai usulan PPP.
Pelaku usaha yang tergabung dalam Federation of Korean Industries (FKI) pun menyesalkan minimnya insentif pajak yang berhasil disepakati oleh pemerintah dan oposisi.
Dalam keterangan resminya, FKI menyebut insentif PPh badan yang lebih tinggi dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan industri semikonduktor.
"Pemerintah DPR ternyata hanya berfokus pada penurunan penerimaan pajak yang notabene adalah prioritas jangka pendek," tulis FKI dalam keterangan resminya seperti dilansir koreaherald.com. (rig)