BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand akan memberlakukan pengenaan pajak sebesar 0,1% atas perdagangan saham mulai 2023.
Menteri Keuangan Arkhom Termpittayapaisith mengatakan kabinet telah menyetujui revisi undang-undang yang membebaskan perdagangan saham dari pajak. Ketentuan tersebut telah berlaku selama lebih dari 3 dekade sehingga perlu diubah.
"Dengan dicabutnya undang-undang tersebut, berarti seluruh perdagangan saham di pasar saham, baik untung maupun rugi, akan dikenakan pajak transaksi keuangan sebesar 0,1%," katanya, dikutip pada Minggu (4/12/2022).
Arkhom menuturkan pengenaan pajak atas transaksi saham pernah masuk dalam undang-undang, tetapi dihapus sejak 1991. Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun ketentuan baru yang menjadi payung hukum pengenaan pajak atas perdagangan saham.
Menurutnya, pemerintah akan memberikan masa tenggang selama 3 bulan untuk pedagang saham bersiap-siap sebelum ketentuan baru dirilis dan berlaku.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan akan memperoleh tambahan penerimaan senilai THB15 miliar atau sekitar Rp6,69 triliun per tahun.
Dia menjelaskan pengenaan pajak atas perdagangan saham menjadi bagian dari upaya peningkatan disiplin keuangan dan optimalisasi devisa bagi negara.
Sementara itu, Dirjen Pendapatan Lawaron Saengsanit menyebut tetap akan memberikan fasilitas pajak pada sejumlah jasa keuangan. Misal, untuk 7 jenis dana tabungan pensiun akan dikecualikan dari pengenaan pajak transaksi keuangan.
Seperti dilansir thaipbsworld.com, Presiden Bursa Efek Thailand Pakorn Peetathawatchai menyatakan akan mengadakan diskusi dengan Asosiasi Perusahaan Sekuritas. Menurutnya, perlu ada penyesuaian sistem untuk mengakomodasi kebijakan pajak yang baru dalam perdagangan saham.
Pemerintah telah merencanakan pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi jual beli saham sejak Juli 2021. Rencana pengenaan pajak atas transaksi saham ini masuk dalam agenda reformasi pajak Kementerian Keuangan. (rig)
