BERITA TERKINI
Ilustrasi.
KOLOMBO, DDTCNews – Pemerintah Sri Lanka memutuskan untuk menaikkan berbagai tarif pajak mulai dari pajak korporasi hingga pajak pertambahan nilai (PPN) guna meningkatkan penerimaan negara.
Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremengsihe mengatakan revisi kebijakan pajak diperlukan untuk memperbaiki kondisi anggaran yang saat ini sedang terpuruk.
"Implementasi konsolidasi fiskal melalui peningkatan penerimaan dan rasionalisasi belanja sangat penting pada 2022," katanya seperti dilansir aljazeera.com, dikutip pada Minggu (5/6/2022).
Pemerintah memutuskan menaikkan tarif PPN dari 8% menjadi 12%. Langkah tersebut diharapkan menghasilkan tambahan penerimaan pajak sampai dengan LKR65 miliar atau setara dengan Rp2,6 triliun.
Selanjutnya, tarif pajak korporasi diputuskan untuk naik dari 24% menjadi 30%. Kenaikan tarif baru akan berlaku pada Oktober. Kebijakan tersebut diproyeksikan menghasilkan tambahan penerimaan hingga LKR52 miliar.
Pemerintah juga mewajibkan seluruh pemberi kerja untuk memotong pajak penghasilan (withholding tax) atas gaji karyawan. Tak hanya itu, pengecualian-pengecualian pajak bagi wajib pajak orang pribadi juga dikurangi.
Dari sisi belanja, Wickremesinghe menyebut pemerintah akan melakukan pemangkasan berbagai jenis belanja dan merealokasikannya ke program pemulihan ekonomi.
Saat ini, Sri Lanka mengalami krisis terburuknya sejak merdeka dari Inggris pada 1948. Sri Lanka kehabisan cadangan devisa sehingga tidak mampu mengimpor produk-produk esensial mulai dari komoditas pangan, BBM, dan obat-obatan.
Inflasi per Mei 2022 jgua sudah mencapai 39,1% atau lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 29,8%. (rig)
