BERITA TERKINI
Ilustrasi.
YERUSALEM, DDTCNews – Pemerintah Israel mengumumkan rencana pemberian paket relaksasi pajak senilai total ILS4,4 miliar, setara Rp19,63 triliun. Kebijakan ini diambil untuk merespons tingkat inflasi yang melonjak tajam seiring kenaikan biaya hidup masyarakat.
Paket relaksasi pajak yang disiapkan mencakup pengurangan pajak penghasilan (PPh) bagi keluarga pekerja, pengecualian PPh, penghapusan cukai batu bara untuk menekan tarif listrik, hingga pemangkasan tarif bea impor.
Perdana Menteri Naftali Bennett mengatakan pemberian paket relaksasi pajak akan difokuskan kepada warga yang bekerja. Menurutnya, warga yang bekerja dan memiliki tanggungan dianggap layak mendapatkan relaksasi supaya dapat menyimpan lebih banyak tabungan.
"Memfokuskan sebagian besar upaya [relaksasi pajak] pada keluarga pekerja. Warga yang bekerja dan menanggung beban – mereka layak untuk menabung lebih banyak,” katanya dikutip dari vinnews.com, Jumat (11/2/2022).
Relaksasi PPh diberikan dengan melalui kredit tambahan untuk setiap wajib pajak yang memiliki anak berusia 6-12 tahun pada 2022 ini. Kredit pajak yang diterima senilai ILS233 atau Rp1,04 juta per anak. Rencananya, relaksasi ini hanya akan diberikan sepanjang 2022.
Pemerintah Israel memprediksi insentif ini akan dimanfaatkan setidaknya oleh 530 ribu wajib pajak orang pribadi yang bekerja dan dengan nilai total belanja pajak mencapai ILS2,1 miliar atau setara Rp9,37 triliun.
Kemudian, bagi pekerja berpenghasilan menengah dapat memanfaatkan subsidi penitipan anak saat sore hari. Subsidi akan diberikan kepada sekitar 60.000 anak tambahan dengan perkiraan alokasi biaya hingga ILS150 juta atau Rp669,41 miliar.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana tidak mengenakan PPh kepada sekitar 300.000 pekerja yang menerima upah rendah. Langkah ini diperkirakan akan menelan anggaran hingga ILS250 juta atau setara dengan Rp1,12 triliun.
Guna menekan biaya energi akibat kenaikan harga batu bara, pemerintah juga akan membatalkan pengenaan cukai batu bara. Rencana ini memerlukan persetujuan dari perusahaan listrik negara dan diperkirakan akan menelan biaya ILS600 juta atau Rp2,68 triliun.
Terkait makanan dan barang konsumsi, pemerintah akan memangkas atau menghapus tarif bea masuk. Sementara itu, tarif bahan bangunan dan infrastruktur, suku cadang mobil dan barang-barang rumah tangga akan dinaikkan. Rencana ini diperkirakan menghabiskan biaya gabungan ILS1,26 miliar. (vallencia/sap)
