Sebuah layar menampilkan pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang krisis di Afganistan di Nasdaq MarketSite di Times Square di New York City, Amerika Serikat, Minggu (16/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Jeenah Moon/rwa/cfo
WASHINGTON D.C., DDTCNews – Negosiasi atas paket pengeluaran Biden senilai US$2 triliun menemui jalan buntu setelah anggota partai demokrat moderat tidak sepakat. Dengan begitu, Biden terancam gagal memajaki 700 miliarder dengan kekayaan di atas US$1 miliar.
Pihak Demokrat memang sedang mati-matian mencari penerimaan baru bagi negara. Sebanyak 700 miliarder dengan harta fantastis menjadi sasaran pemerintah untuk mendongkrak penerimaan melalui beleid 'The Build Back Better Agenda'.
Mereka berencana untuk menaikan pajak penghasilan (PPh) perusahaan, PPh orang pribadi, serta capital gains para orang kaya. Rencana itu pertama kali ditentang oleh Kyrsten Sinema, anggota demokrat moderat dari Arizona.
Tidak disangka, Joe Manchin, Senator Senior dari Virginia Barat, ikut memukul telak harapan pihak demokrat. Ia tidak setuju memasukkan ketentuan cuti berbayar ke dalam program Biden.
“Saya tidak suka konotosi di mana kami menargetkan orang yang berbeda,” ungkap Joe dikutip ft.com, Kamis (28/10/2021).
Kendati begitu, program Tax the Rich yang memang digaungkan pemerintahan Biden adalah upaya untuk menekan ketimpangan. Pemajakan bagi orang kaya diprediksi bisa menambah US$100 juta penerimaan bagi negara per tahun. Bahkan apabila diakumulasikan untuk 3 tahun ke depan, terdapat sekitar US$1 miliar nilai aset yang bisa diperoleh. (sap)