Vaksin dan Alkes Covid-19 Bakal Dibebaskan dari PPN Tahun Ini

RIGA, DDTCNews – Pemerintah Latvia membuka opsi untuk mengamandemen undang-undang pajak untuk mengakomodasi pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 0% atas vaksin Covid-19.

Kementerian Keuangan Latvia menyatakan pemberlakukan tarif 0% tersebut untuk menjamin pasokan vaksin dan alat kesehatan. Melalui revisi undang-undang, setiap vaksin dan alat kesehatan dalam penanganan pandemi tidak akan dikenakan tarif PPN umum 21%.

"Amandemen UU PPN dilakukan agar untuk sementara waktu bisa memberlakukan tarif PPN domestik 0% untuk pasokan Covid-19 dan Alkes terkait hingga 31 Desember 2022," tulis keterangan resmi Kemenkeu, dikutip Selasa (12/1/2021).

Tahun lalu, vaksin Covid-19 masih dikenakan tarif PPN sebesar 12% karena masih diselaraskan dengan kebijakan PPN Uni Eropa. Tarif PPN 12% tersebut berlaku juga untuk alat kesehatan untuk mendukung penanganan pandemi seperti alat tes usap atau swab test.

Kemenkeu akan mendorong amandemen UU PPN ini sehingga barang yang dibutuhkan seperti vaksin bisa bebas dari pungutan PPN tahun ini. Alhasil, biaya perawatan medis Covid-19 lebih terjangkau dan memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan vaksin.

Perubahan UU PPN juga sejalan dengan keputusan Komisi Eropa yang mengubah petunjuk penerapan PPN pada akhir Desember 2020 yang memungkinkan penerapan PPN 0% untuk komoditas tertentu sebagai tindakan sementara pada masa darurat seperti pandemi Covid-19.

Proposal perubahan beleid PPN tersebut sudah mendapatkan lampu hijau dari parlemen Latvia untuk penerapan PPN 0%. Tarif tersebut berlaku untuk perangkat medis pendukung penanganan pandemi seperti perangkat uji antigen Corona yang memenuhi standar Uni Eropa.

Lalu, tarif PPN 0% untuk vaksin yang sudah mendapatkan izin dari otoritas nasional dan Eropa dan transaksi pengadaan vaksin tidak lebih dari 31 Desember 2022.

"Kebijakan ini akan memberikan akses yang tepat waktu untuk menjamin tersedianya pasokan vaksin dan perangkat medis pendukung dengan biaya yang lebih proporsional," ujar Kemenkeu seperti dilansir lsm.lv. (rig)