BERITA TERKINI
MANILA, DDTCNews - Ketua Senat Filipina Francis Escudero III mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang memuat kebijakan insentif pajak guna memajukan industri film.
Escudero mengatakan insentif pajak akan menyasar perusahaan produksi film terakreditasi, pembuat film independen, distributor film, bioskop, dan pemangku kepentingan lainnya. Usulan pemberian insentif tersebut dimuat dalam RUU Senat No. 283.
"RUU ini sejalan dengan mandat konstitusional untuk mendukung seni dan sastra, serta meminta pemerintah daerah untuk menawarkan insentif tambahan kepada pelaku industri yang terakreditasi," ujarnya, dikutip pada Kamis (7/8/2025).
Escudero dalam RUU mengusulkan keringanan pajak kepada para pelaku industri perfilman. Skemanya antara lain pembebasan PPh selama 5 tahun, serta pembebasan PPN atas barang dan jasa yang digunakan dalam produksi film.
Kemudian, diusulkan pula pembebasan bea masuk atas impor peralatan yang tidak tersedia di dalam negeri. Dia menambahkan RUU ini juga mengatur soal pengurangan pajak.
"Melalui RUU ini, diusulkan pelaku industri dapat menjadikan biaya yang dikeluarkan untuk produksi film sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar 150% dalam penghitungan PPh," kata Escudero.
Escudero menilai sineas Filipina membutuhkan insentif pajak mengingat makin tingginya biaya produksi film, menyusutnya jumlah penonton, serta makin mendominasinya platform over the top (OTT).
Ketika mengajukan RUU ini, dia menegaskan pemerintah perlu turun tangan mendorong produser film makin berkembang dan berinovasi. Menurutnya, film merupakan medium penting untuk mencerminkan warisan dan aspirasi dari Filipina.
"Upaya tersebut [keringanan pajak] merupakan langkah strategis untuk melestarikan dan mempromosikan identitas budaya Filipina melalui film," ujarnya dilansir pna.gov.ph. (dik)
