BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PHNOM PENH, DDTCNews - Otoritas pajak Kamboja tengah mempertimbangkan untuk mengintegrasikan berbagai teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan blockchain dalam sistem pajak di negara tersebut.
Dirjen Pajak Kong Vibol mengatakan AI dan blockchain dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pelayanan dan pengawasan pajak. Menurutnya, Singapura menjadi contoh negara yang berhasil memanfaatkan teknologi terkini dalam sistem pajak.
"Teknologi blockchain akan memastikan transparansi, dan Singapura adalah contoh terbaiknya. Tidak lagi diperlukan audit saat hendak menawarkan layanan terbaik kepada wajib pajak jika menggunakan teknologi blockchain," katanya, dikutip pada Rabu (19/3/2025).
Vibol menuturkan upaya modernisasi sistem pajak telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Diawali dengan Tax Administration 1.0 dan berlanjut dengan Tax Administration 2.0, Kamboja kini mulai beranjak untuk menuju Tax Administration 3.0.
Dia menjelaskan beberapa teknologi canggih mulai dimanfaatkan untuk memperbaiki pelayanan pajak. Salah satunya ialah penggunaan chatbot untuk memberikan konsultasi kepada wajib pajak secara interaktif.
Otoritas berencana mengintegrasikan teknologi AI dan blockchain dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari pada 2028. Sejauh ini, otoritas juga sudah memiliki berbagai aplikasi yang memudahkan wajib pajak melakukan hak dan kewajibannya.
"Kami berharap semua wajib pajak membayar pajak secara sukarela, bukan mematuhinya karena terpaksa," ujar Vibol.
Selain itu, Vibol juga menyinggung Strategi Mobilisasi Pendapatan 2024-2028 yang dilaksanakan otoritas. Secara umum, optimalisasi penerimaan negara akan mengedepankan efisiensi dan kemudahan berusaha.
Sementara itu, Presiden Kamar Dagang Kamboja Kith Meng menilai langkah reformasi administrasi pajak memang diperlukan untuk memperbaiki pelayanan pajak. Pada reformasi yang telah berjalan 3 dekade ini, otoritas juga telah menerima banyak masukan dari kalangan pengusaha.
Selain soal teknologi, dia berharap reformasi di bidang regulasi terus berjalan untuk menyelaraskan peraturan pajak dengan aktivitas perekonomian.
"Peraturan pajak harus sama-sama mendukung investor lama maupun investor baru. Prinsip inti dari ekonomi yang sukses haruslah sistem pajak yang sehat sehingga mampu terus menarik investor," tuturnya seperti dilansir khmertimeskh.com. (rig)
