BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BANGKOK, DDTCNews - Pengusaha hotel Thailand yang tergabung dalam (Thai Hotels Association/THA) meminta Perdana Menteri yang baru Paetongtarn Shinawatra menunda penerapan pajak turis.
Presiden THA Thienprasit Chaiyapatranun mengatakan penerapan pajak turis berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan asing. Menurutnya, kebijakan tersebut juga berpotensi menurunkan kinerja sektor perhotelan yang bahkan belum sepenuhnya pulih.
"Kebijakan tersebut harus ditunda setidaknya selama 2 tahun," katanya, dikutip pada Senin (26/8/2024).
Thienprasit mengatakan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra perlu mengkaji ulang penerapan pajak turis. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebijakan pajak ini tidak berdampak buruk terhadap ekonomi nasional.
Wacana pengenaan pajak turis mencuat sejak beberapa tahun terakhir seiring dengan tingginya kerugian negara akibat turis asing yang sakit tetapi tidak memiliki asuransi. Rencana itu sudah berulang kali tertunda karena pandemi Covid-19.
Pada Februari 2023, kabinet telah menyetujui rencana pajak turis senilai THB300 atau sekitar Rp136.600 dari wisatawan asing yang masuk Thailand melalui jalur udara, serta THB150 atau Rp68.300 dari pengunjung yang masuk melalui darat atau laut. Meski demikian, belum ada kejelasan mengenai waktu implementasi pajak turis.
Rencana pengenaan pajak turis mendapat penolakan dari kalangan pengusaha, seperti THA. Pengusaha khawatir kebijakan ini akan berdampak pada okupansi hotel yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi.
Selain pajak turis, Thienprasit juga menolak rencana pemerintah yang memandatkan Otoritas Pariwisata Thailand untuk mempromosikan industri pariwisata melalui kerja sama dengan 9 agen perjalanan online. Alasannya, sebagian besar agen tersebut dimiliki oleh warga negara asing sehingga tidak memberikan banyak manfaat kepada pengusaha lokal.
Anggaran untuk promosi pariwisata tersebut mencapai THB433 juta atau Rp197,18 miliar.
"Uang ini semestinya bisa digunakan untuk mendanai kampanye promosi yang ada seperti menyediakan voucher dan diskon untuk hotel-hotel sehingga memberikan manfaat kepada pengusaha lokal," ujarnya dilansir nationthailand.com.
Thienprasit juga menyarankan pemerintah memfokuskan promosi pariwisata di 55 provinsi sekunder. Sejalan dengan hal tersebut, masih dibutuhkan perbaikan dari sisi kualitas akomodasi, jumlah objek wisata, dan transportasi umum. (sap)
