BERITA TERKINI
Ilustrasi.
KAMPALA, DDTCNews - Parlemen mendukung rencana pemerintah Uganda untuk mengenakan pajak digital atas perusahaan digital multinasional. Dukungan tersebut diberikan dengan menyetujui revisi UU PPh yang diusulkan oleh pemerintah Uganda.
Dalam revisi UU PPh, perusahaan digital multinasional seperti Meta, Amazon, Uber, dan Google diwajibkan membayar pajak sebesar 5% atas penghasilan yang diperoleh dari Uganda.
"Kami tidak berencana mengenakan pajak khusus atas layanan digital. Kami hanya berusaha memajaki pendapatan yang diperoleh dari layanan-layanan ini," kata Menteri Keuangan Uganda Henry Musasizi, dikutip pada Minggu (23/7/2023).
Revisi UU PPh dan pengenaan pajak digital ini sesungguhnya telah dibahas di parlemen pada Mei 2023. Namun, kala itu parlemen menolak usulan revisi UU PPh. Parlemen berpandangan pengenaan pajak digital dalam revisi UU PPh bakal berdampak negatif terhadap pengguna internet.
Merespons penolakan dari parlemen tersebut, Presiden Uganda Yoweri Museveni memutuskan untuk mengirimkan kembali draf revisi UU PPh guna dibahas kembali dan dipertimbangkan ulang.
"Pernyataan bahwa pajak ini akan merugikan masyarakat Uganda adalah sepenuhnya keliru. Pajak ini akan ditanggung oleh perusahaan digital," ujar Museveni dalam suratnya seperti dilansir techpoint.africa.
Dengan direvisinya UU PPh, Uganda akan mengenakan PPh final sebesar 5% atas penghasilan yang diperoleh nonresiden dari layanan digital yang diberikan kepada konsumen di Uganda.
Adapun yang dimaksud dengan layanan digital antara lain seperti iklan digital, data services, taksi online, marketplace, jasa konten digital, gim online, jasa cloud computing, jasa lainnya yang disediakan lewat media sosial atau mesin pencari, dan jasa digital lainnya yang ditetapkan oleh menteri keuangan. (rig)
