Ilustrasi.
BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand menyatakan tengah mengkaji keberlanjutan insentif pemotongan cukai solar.
Dirjen Bea dan Cukai Ekniti Nitithanprapas mengatakan kebijakan pemotongan tarif cukai solar akan berakhir pada 20 Juli 2023. Menurutnya, perdana menteri telah memerintahkan Kementerian Keuangan untuk mengkaji perlu atau tidaknya insentif ini dilanjutkan.
"Situasi terus dipantau dan berbagai faktor akan menjadi pertimbangan, termasuk tren ekonomi dan harga minyak dunia," katanya, dikutip pada Sabtu (8/7/2023).
Ekniti mengatakan pemerintah memberikan pemotongan cukai solar sebagai upaya stabilisasi harga solar dan menjaga daya beli masyarakat. Meski demikian, insentif semacam ini tidak bisa diberikan secara permanen karena pemerintah harus memikirkan kesehatan APBN.
Menurutnya, tim hukum Kemenkeu juga sedang membuat kajian untuk memastikan apapun kebijakan pemerintah soal cukai solar tidak bertentangan dengan konstitusi.
Dia menjelaskan stabilisasi harga solar dapat dilakukan melalui berbagai skema. Selain pemotongan tarif cukai, stabilisasi harga solar dapat dilaksanakan melalui penurunan pungutan dana bahan bakar, pemberian jaminan pembayaran pungutan dana bahan bakar oleh Kementerian Keuangan, serta pemberian pinjaman lembaga pengelola dana bahan bakar.
Di tengah kajian mengenai kelanjutan insentif cukai solar, Ekniti menyebut pemerintah juga menerima usulan agar kebijakan ini disetop. Usulan penghentian insentif pemotongan tarif cukai solar didasarkan pada pemulihan ekonomi Thailand dan tren moderasi harga minyak global.
"Rekomendasi ini telah diterima dan akan dipertimbangkan bersama dengan faktor lainnya," ujarnya dilansir pattayamail.com.
Insentif pemotongan tarif cukai solar pertama kali diberikan pada awal 2022, ketika harga minyak dunia mengalami lonjakan tajam. Insentif ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi. (sap)