BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Bahama K. Peter Turnquest.
NASSAU, DDTCNews – Pemerintah Bahama merasa kecewa terhadap Uni Eropa (UE) yang menilai Bahama sebagai negara suaka pajak (tax haven) dan dianggap sebagai yurisdiksi yang tidak kooperatif dalam hal transparansi perpajakan.
Menteri Keuangan Bahama K. Peter Turnquest mengatakan pemerintah Bahama telah mengetahui Grup Kode Etik UE (EU Code of Conduct Group/COCG) akan memberi rekomendasi kepada Dewan Uni Eropa pekan ini untuk memasukkan Bahama dalam daftar hitam (blacklist) yurisdiksi yang tidak kooperatif.
(Baca: Tiga Yurisdiksi Ini Menambah Daftar Hitam Negara Surga Pajak Uni Eropa)
"Sepanjang proses ini, Bahama secara konsisten telah terlibat dengan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan COCG mengenai kriteria keterbukaan informasi keuangan di Uni Eropa. Karena itu, langkah terakhir mereka ini sangat mengejutkan kami," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (12/3).
Dikabarkan, keputusan terakhir akan diambil oleh COCG yang beranggotakan sejumlah ahli pajak dari 28 negara anggota. Terlebih para menteri keuangan Uni Eropa pun diharapkan menyetujui usulan tersebut pada pertemuan rutin bulanan mereka di Brussels pada hari ini, Selasa (13/3).
Lebih jauh, Turnquest memaparkan pada bulan Desember tahun 2017, Bahama masuk ke Kerangka Inklusif untuk pelaksanaan Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dengan OECD. Menurutnya hal itu memperkuat komitmen internasional dalam mematuhi aturan yang berlaku.
Keikutsertaan Bahama dalam BEPS juga ditujukan untuk menghindari strategi perencanaan pajak oleh perusahaan multinasional yang mengeksploitasi kesenjangan dan ketidakcocokan dalam peraturan pajak.
"Kami yakin diskusi tersebut berjalan positif dan tetap berharap upaya kami untuk mengatasi masalah ini akan menghasilkan pertimbangan yang baik, sehingga Bahama menjadi yurisdiksi yang kooperatif terhadap aturan pajak,” tandasnya.
Turnquest pun akan terus menunjukkan komitmen terhadap standar dan prakarsa peraturan internasional, sehingga memastikan Bahama akan tetap menjadi yurisdiksi yang bersih, transparan dan kooperatif. (Amu)
