BERITA TERKINI
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari
Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?
Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?
Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan
Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak
Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan
Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus
Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember
Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari
Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?
Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?
Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan
Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%
Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak
Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan
Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus
Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember
Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU
DDTC Logo
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Bagi Hasil Pajak Provinsi dalam UU HKPD

Marsha Audra Hernandya
Minggu, 26 Maret 2023 | 11.00 WIB
Ketentuan Bagi Hasil Pajak Provinsi dalam UU HKPD

Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
infografis pajak daerah pajak daerah infografis bagi hasil pajak provinsi UU HKPD
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.