BERITA TERKINI
Ketentuan Pembuatan Bupot PPh Pasal 21/26 dalam PER-11/PJ/2025
Menkeu Thailand Bantah Kabar Kena Tarif Bea Masuk 18 Persen oleh AS
Kanwil DJP Ini Lelang 4 Ruko Sitaan Pajak Senilai Rp3,52 Miliar
PER-12/PJ/2025 Turut Atur Perubahan Ketentuan Penyetoran PPN PMSE
WP Rugi Fiskal Bisa Bebas POT/PUT oleh Pihak Lain, Begini Aturannya
AMRO Usulkan Pemerintah Indonesia Tambah Layer Tarif PPh Orang Pribadi
WP Ini Bisa Selenggarakan Pembukuan dengan Bahasa Inggris dan Dolar AS
DJP Jawa Timur Blokir Rekening Serentak, 3.443 Berkas Diajukan ke Bank
Fasilitas Sulit Didapat, Pengusaha Diingatkan Patuhi Aturan Kepabeanan
Trump Hentikan Seluruh Negosiasi Dagang dengan Kanada Akibat DST
Ketentuan Pembuatan Bupot PPh Pasal 21/26 dalam PER-11/PJ/2025
Menkeu Thailand Bantah Kabar Kena Tarif Bea Masuk 18 Persen oleh AS
Kanwil DJP Ini Lelang 4 Ruko Sitaan Pajak Senilai Rp3,52 Miliar
PER-12/PJ/2025 Turut Atur Perubahan Ketentuan Penyetoran PPN PMSE
WP Rugi Fiskal Bisa Bebas POT/PUT oleh Pihak Lain, Begini Aturannya
AMRO Usulkan Pemerintah Indonesia Tambah Layer Tarif PPh Orang Pribadi
WP Ini Bisa Selenggarakan Pembukuan dengan Bahasa Inggris dan Dolar AS
DJP Jawa Timur Blokir Rekening Serentak, 3.443 Berkas Diajukan ke Bank
Fasilitas Sulit Didapat, Pengusaha Diingatkan Patuhi Aturan Kepabeanan
Trump Hentikan Seluruh Negosiasi Dagang dengan Kanada Akibat DST
DDTC Logo
INFOGRAFIS PAJAK

Besaran Sanksi Penghentian Penyidikan Pidana Perpajakan di UU HPP

Gallantino Farman
Selasa, 12 Oktober 2021 | 13.00 WIB
Besaran Sanksi Penghentian Penyidikan Pidana Perpajakan di UU HPP
Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Tag Terkait:
infografis pajak infografis seri uu hpp uu hpp ruu hpp
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.