Pengenaan BMAD terhadap Impor Nylon Film, Unduh Aturannya di Sini

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengenakan bea masuk antidumping (BMAD) atas impor produk nylon film dari China, Thailand, dan Taiwan. Pengenaan BMAD atas impor produk nylon film tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 21/2025.

BMAD tersebut dikenakan karena ada praktik dumping atas impor produk nylon film dari negara-negara tersebut. Praktik dumping itu merugikan industri dalam negeri. Hal ini sebagaimana hasil penyelidikan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

“Telah ditemukan bukti terjadinya dumping atas impor produk nylon film yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami industri dalam negeri,” bunyi pertimbangan PMK 21/2025, dikutip pada Senin (31/3/2025).

Secara lebih spesifik, BMAD dikenakan terhadap impor produk nylon (poliamida) dalam bentuk film atau foil dengan ketebalan tidak melebihi 0,25 mm yang termasuk dalam pos tarif ex3920.92.10 dan ex3920.92.99.

PMK 21/2025 juga telah memerinci negara asal dan nama perusahaan yang dikenakan BMAD beserta tarif BMAD yang dikenakan. Perincian tersebut tercantum dalam lampiran PMK 21/2025. Adanya BMAD tentu membuat harga impor produk tersebut lebih mahal.

Sebab, BMAD merupakan pungutan tambahan dari bea masuk umum atau bea masuk preferensi (apabila terdapat perjanjian atau kesepakatan internasional). Berdasarkan PMK 21/2025. BMAD atas produk nylon film dari ketiga negara tersebut dikenakan selama 4 tahun.

PMK 21/2025 diundangkan pada 11 Maret 2025 dan berlaku 10 hari kerja setelahnya. Artinya, PMK 21/2025 berlaku efektif mulai 25 Maret 2025. Alhasil, BMAD atas impor produk nylon film asal China, Thailand, dan Taiwan akan berlaku mulai 25 Maret 2025 - 24 Maret 2029.

Secara lebih terperinci, PMK 21/2025 terdiri atas 7 pasal. Berikut perinciannya.

• Pasal 1
  Pasal ini memberikan definisi BMAD.
• Pasal 2
  Pasal ini memerinci jenis produk yang dikenakan BMAD beserta asal negaranya.
• Pasal 3
  Pasal ini mengatur perincian negara asal, nama Perusahaan, dan tarif BMAD yang dikenakan tercantum dalam lampiran PMK 21/2025.
• Pasal 4
  Pasal ini menerangkan BMAD merupakan tambahan dari bea masuk umum dan bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.
• Pasal 5
  Pasal ini mengatur BMAD berlaku terhadap impor produk nylon film yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean. Ketentuan ini berlaku untuk impor yang diselesaikan dengan pengajuan pemberitahuan pabean.
  Apabila suatu impor penyelesaian kewajiban pabeannya dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean maka tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean.
  Sementara itu, pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) atau kawasan ekonomi khusus (KEK) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
• Pasal 6
  Pasal ini menerangkan periode pengenaan BMAD atas produk impor nylon film.
• Pasal 7
  Pasal ini menyatakan PMK 21/2025 berlaku setelah 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Untuk membaca PMK 21/2025 secara lengkap, Anda dapat mengunduh (download) melalui situs web Perpajakan DDTC. (rig)

Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?
Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel dan dapatkan berita pilihan langsung di genggaman Anda.
Ikuti sekarang! Klik tautan: link.ddtc.co.id/WACDDTCNews