BERITA TERKINI
SRAGEN, DDTCNews – Sebanyak 633 kendaraan dinas di Pemkab Sragen diketahui masih menunggak pembayaran pajak di tahun 2016. Tiga dari ratusan kendaraan pelat merah yang nunggak itu, diketahui adalah kendaraan dinas roda empat milik pejabat teras di lingkungan Pemkab Sragen.
Data itu terungkap dari daftar tunggakan kendaraan dinas yang dilansir Unit Pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (UP3AD) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Pemprov Jateng dan dikirim ke UP3AD Kabupaten Sragen baru-baru ini.
Kasie PKB Samsat Sragen Kiswanto mewakili Kepala UP3AD Samsat Sragen Koeswardono B. Chris mengungkapkan dari 633 kendaraan pelat merah yang nunggak itu, mayoritas memang kendaraan roda dua.
“Sebenarnya dari Setda Provinsi juga sudah berkirim surat ke Kepala Dinas Pendapatan daerah. Pemkab juga sudah diberi surat tapi sampai sekarang belum ada balasan,” paparnya, Minggu (9/10).
Dari nominalnya, besaran tunggakan untuk roda dua antara Rp47.000 hingga Rp100.000. Sedangkan untuk roda empat antara Rp1.157.000 hingga Rp1.925.000.
Jika diamukulasi, total tunggakan untuk Kabupaten Sragen mencapai lebih dari Rp300 juta. Menurutnya sebenarnya juga sudah dikirim oleh Setda Provinsi Jateng ke Kepala DPPKAD masing-masing daerah. Akan tetapi hingga kini, belum ada balasan dan realisasi pembayaran tunggakannya.
Kiswanyo menambahkan tunggakan pajak kendaraan dinas di Sragen memang hampir muncul setiap tahun. Akan tetapi jumlah penunggaknya tidak sebanyak tahun ini.
“Harapan kami segera dibayar. Karena kalau dari dinas terkait, katanya anggaran itu sebenarnya sudah dianggarkan awal tahun pas penyusunan rencana kebutuhan anggaran (RKA). Mungkin kelupaan atau digunakan untuk yang lain dulu, kami juga enggak tahu,” jelasnya seperti dilansir dari Joglosemar.com.
Secara terpisah, Kepala DPPKAD Sragen Untung Sugihartono mengaku belum mengecek adanya tunggakan pajak kendaraan dinas hingga 633 unit tersebut. Menurutnya kemungkinan kendaraan yang nunggak pajak itu mayoritas motor dinas yang dipinjam pakai di pemerintahan desa. (Amu)
