BERITA TERKINI
Foto udara sejumlah kendaraan melintasi Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/4/2022). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/rwa.
CIKARANG PUSAT, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi lakukan penghapusan sanksi administrasi denda surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB).
Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Herman Hanafi mengatakan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menambah penerimaan. Di sisi lain, imbuhnya, Bapenda Kabupaten Bekasi tetap berinovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Herman menjabarkan Bapenda Kabupaten Bekasi memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda PBB yang diperuntukkan bagi semua tahun pajak sampai dengan 2021.
"Bagi yang melakukan pembayaran dan untuk penghapusan sanksi denda untuk pajak daerah yang lainnya dimulai pada tanggal 1 Maret 2022 hingga 30 April 2022,” kata Herman dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/5/2022).
Dia menyampaikan salah satu inovasi yang dilakukan Bapenda Kabupaten Bekasi adalah dibukanya pelayanan keliling pada Sabtu dan Minggu yang difungsikan untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak.
“UPT melakukan pelayanan keliling setiap hari Sabtu dan Minggu pelayanan seminggu 2 kali yang memang diperuntukkan bagi masyarakat yang kesulitan ke bank,” tambahnya.
Di saat yang bersamaan, Bapenda Kabupaten Bekasi optimistis pendapatan daerah bisa naik melebihi target yang ditetapkan. Apalagi pada kuartal I/2022 realisasinya telah mencapai Rp300 miliar.
“Kemungkinan, mudah-mudahan naik karena kuartal pertama ini kita sudah dapat 15% sekitar Rp300 miliar lebih dari target [yang] masih sama [yakni] Rp2 triliun. Jadi kalau dapat Rp300 miliar kan berkisar 15%,” ujarnya.
Dia menegaskan pandemi Covid-19 tidak menggugurkan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak dan berkontribusi besar terhadap penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi serta pembangunan dan perekonomian daerah.
“PBB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi serta pembangunan dan perekonomian daerah,” tuturnya.
Herman mengajak masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya wajib pajak agar taat membayar pajak. Menurutnya, dengan membayar pajak maka wajib pajak turut serta dalam pembangunan daerah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tak cuma itu, pajak juga membantu pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, khususnya di Kabupaten Bekasi. (sap)
