BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MALINAU, DDTCNews – Pemprov Kalimantan Utara mencatat 20% kendaraan di Kabupaten Malinau masih belum membayar pajak kendaraan bermotor.
Kepala UPT Bapenda Kalimantan Utara Wilayah Malinau Aan Hartono mengatakan kesadaran warga membayar pajak kendaraan masih kurang. Menurutnya, masih banyak warga yang lalai memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
"Apalagi di tengah kondisi pandemi begini. Mungkin saja masyarakat lupa bahwa sudah habis tempo untuk pajak kendaraannya," katanya, dikutip pada Senin (7/3/2022).
Aan menuturkan terdapat 856 kendaraan bermotor yang belum membayar pajak kendaraan hingga Februari 2022. Angka tersebut terdiri atas 652 unit kendaraan roda dua dan 204 unit kendaraan roda empat.
Menurutnya, Bapenda terus menggencarkan sosialisasi untuk mendorong masyarakat membayar pajak daerah, termasuk pajak kendaraan. Pembayaran pajak kendaraan merupakan menjadi salah satu sumber utama dalam pendapatan asli daerah (PAD).
Aan menjelaskan pajak yang terkumpul tersebut akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan pemerintah. Untuk itu, optimalisasi pengumpulan pajak akan berdampak pada pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Malinau.
Dia menyebut perda mengatur bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, 70% dari pajak yang terkumpul akan menjadi bagian provinsi, sedangkan 30% diserahkan kepada kabupaten/kota.
"Kalau masyarakat lupa atau menunda [membayar pajak], tentu akan berdampak pada besar kecilnya pendapatan di daerah dan arahnya pasti pada PAD Malinau," ujarnya seperti dilansir korankaltara.com.
Pemprov menargetkan penerimaan pajak daerah mencapai Rp411,38 miliar pada tahun ini. Gubernur Zainal Paliwang telah menginstruksikan Bapenda untuk lebih sering melakukan jemput bola untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah tahun ini. (rig)
