BERITA TERKINI
Ilustrasi. Kusir andong melintas di jalan Malioboro, Yogyakarta, Senin (11/1/2021). Pemerintah Daerah Yogyakarta melakukan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 mulai Senin (11/1/2021) hingga Senin (25/1/2021) pada tempat wisata, cafe dengan membatasi jumlah pengunjung 25 persen dari kapasitas normal dan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00 WIB. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/hp.
YOGYAKARTA, DDTCNews – Asosiasi pelaku usaha hotel dan restoran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta pemerintah untuk memberikan dukungan fiskal demi keberlangsungan usaha pada tahun ini.
Ketua Persatuan Hotel dan Restoran (PHRI) DIY Dedy Pranawa Eryana menyatakan setidaknya 50 hotel dan restoran sudah dijual pemiliknya hingga awal Februari 2021. Menurutnya, tak menutup kemungkinan angka hotel dan restoran yang dijual tersebut bertambah ke depannya.
"Kebanyakan memang hotel-hotel kelas Melati. Namun ada sempat unit hotel yang masuk kelas bintang satu hingga empat yang turut dijual. Ini merupakan dampak pandemi yang berkepanjangan," katanya, dikutip Kamis (4/2/2021).
Menurut Deddy, puluhan perhotelan dan restoran yang gulung tikar utamanya disebabkan penurunan kunjungan konsumen. Menurutnya, tekanan yang dialami pengusaha makin bertambah karena pelaku usaha tetap menunaikan kewajiban pembayaran pajak.
Senada, Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) DIY Herryadi Baiin menilai situasi bisnis awal tahun ini sangat buruk dengan hanya mencatatkan tingkat okupansi 5%-10% atau lebih rendah ketimbang awal tahun 2020 sebesar 40%-50%.
Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian ekstra kepada industri hotel dan restoran di Yogyakarta. Menurutnya, pelaku usaha membutuhkan tambahan insentif fiskal dan bantuan dari pemerintah untuk bisa bertahan pada tahun ini.
Insentif yang masih diperlukan pelaku usaha hotel dan restoran antara lain keringanan biaya listrik, pemotongan pokok pajak, dan fasilitas restrukturisasi beban utang. Kemudian, pembatasan mobilitas masyarakat juga diharapkan dapat dilonggarkan secara bertahap.
"Padahal banyak bintang hotel yang sudah banting harga jual kamar. Hotel telah menerapkan protokol kesehatan, tetapi jika masyarakatnya tidak tegas dalam melaksanakan protokol kesehatan maka sama saja mematikan ekonomi," tutur Herryadi seperti dilansir koran-jogja.com. (rig)
