BERITA TERKINI
Sosialisasi PBB-P2 sesuai perda terbaru di Kota Tasikmalaya. (Foto: Radar Tasikmalaya)
TASIKMALAYA, DDTCNews – Mengingat besarnya kontribusi pendapatan pajak daerah bagi pendapatan asli daerah (PAD), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Tasikmalaya kian menggencarkan sosialisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kepada unit-unit pemungut pajak di tingkat kecamatan.
Dalam sosialisasi itu, BP2RD menyampaikan mengenai perubahan tarif PBB-P2 yang disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya No.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Kepala BPPRD Kota Tasikmalaya Achdiat Siswandi memaparkan sosialisasi tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak, khususnya PBB-P2.
“Kesadaran itu harus tumbuh, dan pembayaran pajak harus dibayar setiap tahun jangan sampai menumpuk,” katanya di Aula Kantor BPPRD Kota Tasikmalaya seperti dilansir dari radartasikmalaya.com, Rabu (17/4/2019).
Melalui petugas pemungut pajak, masyarakat Tasikmalaya diimbau untuk melunasi PBB-P2 setiap tahunnya sebelum jatuh tempo pembayaran. Selain mendorong penerimaan pajak pemerintah daerah, pembayaran secara rutin juga akan mencegah terjadinya utang pajak yang menumpuk sehingga akan memberatkan masyarakat.
“Jika menunda-nunda, malah nantinya akan semakin menumpuk utang pajaknya. Untuk itu, saya minta masyarakat taat bayar pajak itu setiap jatuh tempo pembayaran,” ujarnya.
Achdiat juga meminta kader pemungut pajak untuk menyampaikan materi yang didapatkan pada sosialisasi kepada masyarakat, termasuk penyesuaian tarif pajak dengan NJOP yang sudah berubah sesuai dengan peraturan yang terbaru.
Dalam Perda No.2/2019 disebutkan bahwa tarif PBB-P2 dibagi ke dalam lima kelompok, yaitu tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp250 juta ditetapkan sebesar 0,08% per tahun, NJOP antara Rp250 juta-Rp500 juta sebesar 0,1% per tahun, dan NJOP antara Rp500 juta-Rp1 miliar dikenakan 0,12% per tahun. Sedangkan, NJOP lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp 2 miliar dikenakan 0,15% per tahun dan NJOP lebih dari Rp2 miliar dikenakan 0,21% per tahun.
"Jadi tarif pajak ini disesuaikan dengan NJOP. Layanan pun sudah ditingkatkan melalui pelayanan sistem pembayaran pajak melalui layanan online," pungkas Achdiat. (Amu)
