KEBIJAKAN PAJAK

Beri Insentif PPnBM Mobil DTP, DJP Awasi Pabrikan

Dian Kurniati | Kamis, 22 April 2021 | 12:45 WIB
Beri Insentif PPnBM Mobil DTP, DJP Awasi Pabrikan

Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri DJP Josephine Wiwiek Widwijanti dalam dialog Kemenkeu Corpu Talk, Kamis (22/4/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyatakan akan mengawasi pemanfaatan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) atas kendaraan bermotor, terutama dari pabrikan.

Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Industri DJP Josephine Wiwiek Widwijanti mengatakan pengawasan utamanya dilakukan terhadap pabrikan. Dalam insentif tersebut, pabrikan mobil wajib membuat faktur pajak dan melaporkan realisasi pemanfaatan insentif.

"Dalam pembuatan faktur pajak, pabrikan ini harus lengkap mengisi keterangan. Membuat pelaporan setiap 2 minggu secara terperinci dari pabrikan, ada angka, pembeli, jadi kami bisa mengetahui," katanya dalam dialog Kemenkeu Corpu Talk, Kamis (22/4/2021).

Baca Juga:
Politisasi Bansos saat Pemilu Tak Terbukti, Jokowi Ingatkan Persatuan

Josephine menuturkan Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak tetap dapat menagih PPnBM mobil yang terutang jika pengajuan insentifnya tidak sesuai dengan ketentuan. Misal, mobil mewah yang diajukan untuk insentif PPnBM DTP ternyata tidak memenuhi persyaratan.

Penagihan juga berlaku apabila Kepala KPP menemukan PPnBM tidak memenuhi kriteria pemberian insentif PPnBM DTP, serta Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak melaksanakan kewajiban pembuatan faktur pajak dan pelaporan realisasi PPnBM DTP.

"Ini otomatis fasilitasnya dibatalkan atau ditagih kembali oleh KPP," ujarnya.

Baca Juga:
Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Untuk pembeli mobil, Josephine menyebutkan tidak ada pengawasan secara khusus. Dia menjelaskan pemerintah tak membatasi pemanfaatan insentif PPnBM dalam batasan tertentu sehingga masyarakat dapat membeli mobil melalui skema insentif itu dalam jumlah tidak terbatas.

"Kami tidak membatasi 1 orang bisa membeli 2 atau 3 mobil. Berbeda dengan insentif properti yang 1 orang hanya dapat insentif 1 rumah, pada mobil tidak dibatasi," tuturnya.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 31/PMK.010/2021 mengatur pemberian insentif PPnBM DTP terhadap empat jenis mobil. Pertama, mobil sedan atau station wagon dengan kapasitas isi silinder hingga 1.500 cc.

Baca Juga:
Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Kedua, kendaraan untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) dan berkapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc.

Insentif pada dua jenis kendaraan tersebut berlaku dalam 3 tahap, yakni diskon 100% dari PPnBM terutang untuk masa pajak April hingga Mei 2021, diskon 50% pada Juni hingga Agustus 2021, dan diskon 25% untuk September hingga Desember 2021.

Ketiga, mobil untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 gardan penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Insentif terdiri atas dua tahap, yakni diskon PPnBM 50% untuk masa pajak April hingga Agustus 2021 dan diskon 25% pada September hingga Desember 2021.

Terakhir, mobil untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 gardan penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc. Insentif diberikan dalam 2 tahap, yakni diskon 25% pada April hingga Agustus 2021 dan diskon 12,5% pada September hingga Desember 2021. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak

Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Selasa, 23 April 2024 | 14:25 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pendaftaran NPWP OP Bisa Ditolak Jika Data NIK Berstatus Wanita Kawin