Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Belum Didukung Demokrat, Kebijakan Pajak Biden Sulit Tercapai

A+
A-
1
A+
A-
1
Belum Didukung Demokrat, Kebijakan Pajak Biden Sulit Tercapai

Presiden AS Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria/FOC/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Rencana kenaikan tarif pajak korporasi yang diusung oleh Presiden AS Joe Biden masih belum sepenuhnya didukung oleh anggota parlemen dari Partai Demokrat.

Beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat mengatakan kenaikan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 28% sebagaimana diusung oleh Biden berpotensi menghambat upaya pemulihan ekonomi AS pada saat ini.

"Kita harus berhati-hati. Kita tak dapat mengeluarkan kebijakan yang terlalu masif di tengah pandemi dan krisis ekonomi seperti saat ini," ujar Anggota House of Representative dari Partai Demokrat Josh Gottheimer, dikutip Selasa (30/3/2021).

Baca Juga: Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Saat ini, Partai Demokrat mendominasi kursi House of Representative sebanyak 219 dari total 435 kursi. Sementara itu, Partai Republik menguasai 211 kursi. Untuk itu, Biden memerlukan dukungan dari Partai Demokrat untuk merealisasikan rencana kenaikan tarif pajak.

Pada Senat AS, Partai Demokrat hanya menguasai 48 dari 100 kursi yang tersedia, sedangkan Partai Republik menguasai 50 kursi. Terdapat 2 anggota Senat AS yang independen yakni Bernie Sanders dan Angus King. Meski begitu, dua senator independen itu terafiliasi dengan Partai Demokrat.

Biden juga memerlukan dukungan penuh dari Senat AS untuk memuluskan rencana kenaikan tarif pajak korporasi. "Kenaikan tarif pajak tidak dapat dipaksakan, perlu ada masukan dari pihak lain [Partai Republik]," ujar Gottheimer seperti dilansir foxbusiness.com.

Baca Juga: Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Sementara itu, White House Press Secretary Jen Psaki mengatakan kenaikan tarif pajak korporasi diperlukan untuk menyokong program belanja infrastruktur yang direncanakan Biden selama 4 tahun ke depan.

"Kami akan jelaskan secara lengkap setelah paket kebijakan benar-benar diluncurkan. Yang jelas, presiden memiliki rencana untuk memperbaiki infrastruktur sekaligus rencana untuk mendanai pembangunan tersebut," ujar Psaki. (rig)

Baca Juga: Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan
Topik : amerika serikat, presiden joe biden, tarif PPh badan, pajak internasional

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Petakan 6 Tantangan Pungut PPN PMSE, Apa Saja?

Rabu, 22 September 2021 | 09:00 WIB
PAKISTAN

Tak Punya NPWP, Warga Bisa Kena Blokir Telepon Hingga Listrik

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan