Begini Strategi Sri Mulyani Bangun Kepercayaan Masyarakat

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tantangan berat dalam membangun kepercayaan masyarakat di tengah pandemi virus Corona.

Di depan menteri keuangan negara-negara anggota Asian Development Bank (ADB), Sri Mulyani menyebut salah satu strategi pemerintah Indonesia membangun kepercayaan masyarakat adalah dengan selalu transparan mengenai data.

"Kepercayaan masyarakat sangat penting. Kami membutuhkan kepercayaan itu untuk membangun kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan," katanya saat berbicara pada acara ADB Seminar Series 2020, Jumat (18/9/2020).

Sri Mulyani mengatakan transparansi data itu diawali dengan mengungkapkan semua perkembangan kasus virus Corona kepada masyarakat. Mulai dari jumlah sampel yang diuji, jumlah masyarakat yang positif tertular virus Corona, tempat perawatan, hingga cara pemerintah merawat pasien.

Menurutnya, penanganan masalah sebesar pandemi virus Corona tidak cukup dengan hanya memiliki anggaran yang besar, karena masyarakat juga akan mempertanyakan penggunaan uang tersebut.

Oleh karena itu, Menkeu mengklaim, pemerintah akan selalu berusaha terbuka melaporkan penggunaan dana penanganan virus Corona kepada masyarakat.

Di Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk penanganan kesehatan, melindungi masyarakat miskin, menopang usaha kecil dan menengah, serta membantu pemulihan korporasi.

Menurutnya pemerintah telah berusaha menyalurkan dana tersebut secara tepat sasaran walaupun terganjal masalah data penerimanya. "Idealnya Anda memiliki data yang lengkap, tetapi biasanya tidak demikian," ujarnya

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut pemerintah sempat kesulitan menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat karena harus menghimpun dan mencocokkan nama, alamat, hingga nomor rekening.

Apalagi, penduduk Indonesia mencapai 250 juta jiwa dan tersebar pada wilayah yang luas. Menurutnya pemerintah bahkan tetap harus transparan walaupun data yang dimiliki tidak sempurna.

"Jika Anda tidak memiliki data yang sempurna, maka setidaknya jujurlah. Memang bisa terjadi eror, tapi kami akan terus memperbaikinya. Masyarakat juga menjadi tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah," katanya. (Bsi)