Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Begini Strategi Sri Mulyani Bangun Kepercayaan Masyarakat

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Strategi Sri Mulyani Bangun Kepercayaan Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) saat berbicara pada ADB Seminar Series 2020, Jumat (18/9/2020). (Foto: Youtube Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tantangan berat dalam membangun kepercayaan masyarakat di tengah pandemi virus Corona.

Di depan menteri keuangan negara-negara anggota Asian Development Bank (ADB), Sri Mulyani menyebut salah satu strategi pemerintah Indonesia membangun kepercayaan masyarakat adalah dengan selalu transparan mengenai data.

"Kepercayaan masyarakat sangat penting. Kami membutuhkan kepercayaan itu untuk membangun kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan," katanya saat berbicara pada acara ADB Seminar Series 2020, Jumat (18/9/2020).

Baca Juga: ADB Dorong Pemanfaatan Teknologi untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak

Sri Mulyani mengatakan transparansi data itu diawali dengan mengungkapkan semua perkembangan kasus virus Corona kepada masyarakat. Mulai dari jumlah sampel yang diuji, jumlah masyarakat yang positif tertular virus Corona, tempat perawatan, hingga cara pemerintah merawat pasien.

Menurutnya, penanganan masalah sebesar pandemi virus Corona tidak cukup dengan hanya memiliki anggaran yang besar, karena masyarakat juga akan mempertanyakan penggunaan uang tersebut.

Oleh karena itu, Menkeu mengklaim, pemerintah akan selalu berusaha terbuka melaporkan penggunaan dana penanganan virus Corona kepada masyarakat.

Baca Juga: Kebijakan PPh OP dan Pajak Properti Indonesia Perlu Dirombak

Di Indonesia, Sri Mulyani menyebutkan pemerintah telah mengalokasikan dana besar untuk penanganan kesehatan, melindungi masyarakat miskin, menopang usaha kecil dan menengah, serta membantu pemulihan korporasi.

Menurutnya pemerintah telah berusaha menyalurkan dana tersebut secara tepat sasaran walaupun terganjal masalah data penerimanya. "Idealnya Anda memiliki data yang lengkap, tetapi biasanya tidak demikian," ujarnya

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut pemerintah sempat kesulitan menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat karena harus menghimpun dan mencocokkan nama, alamat, hingga nomor rekening.

Baca Juga: Dukung Reformasi Pajak, ADB: Pengalaman Krisis Dahulu Dipertimbangkan

Apalagi, penduduk Indonesia mencapai 250 juta jiwa dan tersebar pada wilayah yang luas. Menurutnya pemerintah bahkan tetap harus transparan walaupun data yang dimiliki tidak sempurna.

"Jika Anda tidak memiliki data yang sempurna, maka setidaknya jujurlah. Memang bisa terjadi eror, tapi kami akan terus memperbaikinya. Masyarakat juga menjadi tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah," katanya. (Bsi)

Baca Juga: Ini Ajakan Menkeu Sri Mulyani untuk Anggota ADB
Topik : ADB, menkeu sri mulyanil pandemi Covid-19
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Estu Kresnha

Minggu, 20 September 2020 | 23:19 WIB
Transparansi penggunaan APBN dan akuntabilitas aparatur serta pejabat negara dapat membantu meningkatlan kepercayaan di masyarakat bahwa pemerintah kompeten dan serius menanggulangi wabah Covid-19 ini. Pemerintah juga selain memberikan insentif fiskal turut memberikan bantuan sosial seperti BLT yang ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:05 WIB
PMK 156/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KINERJA PENERIMAAN BEA DAN CUKAI
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG