Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Sanksi Denda dan Penjara Bagi Pengemplang Pajak di Negara Lain

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Sanksi Denda dan Penjara Bagi Pengemplang Pajak di Negara Lain

Ilustrasi.

MASALAH kepatuhan pajak dan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion) menjadi tantangan yang dihadapi oleh setiap otoritas pajak dari berbagai yurisdiksi.

Tax Justice Network mencatat kerugian penerimaan pajak yang dialami seluruh yurisdiksi secara global akibat tax abuse mulai dari penggeseran laba hingga praktik underreporting mencapai US$427 miliar atau sekitar Rp6.190 triliun.

Untuk mencegah wajib pajak melakukan pengelakan pajak dengan cara-cara tertentu, setiap yurisdiksi perlu memiliki landasan hukum yang memungkinkan negara untuk mengenakan hukuman pidana atas wajib pajak-wajib pajak yang tidak patuh.

Baca Juga: Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Merujuk laporan OECD berjudul Fighting Tax Crime – The Ten Global Principles, terdapat beberapa alasan diperlukannya sanksi pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Pertama, untuk menciptakan sistem pajak yang berintegritas, netral, dan adil.

Kedua, menciptakan deterrent effect atau efek gentar terhadap wajib pajak yang memiliki keinginan untuk melakukan pengelakan pajak. Ketiga, untuk menciptakan efek jera sehingga para pelanggar tak mengulangi perbuatannya lagi.

Setiap yurisdiksi tentu memiliki pasal-pasal pidana dalam ketentuan perpajakannya masing-masing. Berikut contoh sanksi pidana perpajakan yang diterapkan di sejumlah negara.

Baca Juga: Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

1. Amerika Serikat
Setiap orang yang secara sengaja melakukan praktik pengelakan pajak bisa dikenai hukuman pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal sebesar US$250.000. Khusus atas legal person atau badan hukum, sanksi pidana yang dikenakan adalah denda yang mencapai US$500.000.

2. Argentina
Pengelakan pajak di Argentina bisa dikenai sanksi pidana penjara minimal selama 2 tahun dan paling lama hingga 6 tahun. Pengelakan pajak yang tergolong parah dengan nilai pengelakan di atas ARS15 juta diancam sanksi pidana penjara selama 3,5 tahun hingga 9 tahun.

3. Prancis
Setiap orang yang melakukan pengelakan pajak diancam sanksi pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 2 kali lipat dari jumlah pajak terutang yang kurang dibayar. Sanksi pidana penjara juga dapat ditingkatkan menjadi maksimal hingga 7 tahun penjara.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

4. Jerman
Setiap yang orang yang melakukan praktik pengelakan pajak yang serius (serious tax evasion) dengan secara sengaja mengecilkan pajak yang terutang dalam jumlah besar diancam sanksi pidana penjara selama 6 bulan hingga 10 tahun.

Ancaman sanksi pidana penjara selama 6 bulan hingga 10 tahun tersebut juga berlaku atas praktik pengelakan pajak yang memanfaatkan perusahaan di negara lain untuk menyembunyikan pajak yang terutang.

5. Islandia
Setiap orang yang melakukan praktik pengelakan pajak diancam denda minimal 2 kali lipat dari pajak yang kurang dibayar. Hukuman maksimal bagi pelaku pengelakan pajak adalah denda sebesar 10 kali lipat dari pajak yang kurang dibayar dan hukuman penjara selama 6 tahun.

Baca Juga: Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

6. Korea Selatan
Setiap orang yang melakukan pengelakan pajak diancam sanksi pidana penjara selama kurang dari 3 tahun atau denda sebesar 3 kali lipat dari pajak yang kurang dibayar.

Bila pengelakan pajak yang dilakukan mencapai lebih dari KRW500 juta dalam setahun, tersangka diancam sanksi pidana penjara untuk jangka waktu yang tidak dibatasi dan denda sebesar 5 kali lipat dari pajak yang tidak dibayar.

7. Jepang
Pengelakan pajak di Jepang diancam sanksi pidana penjara dan/atau denda sebesar JPY10 juta. Bila pajak yang kurang dibayar oleh pengemplang pajak melebihi JPY10 juta, denda yang dikenakan sebesar pajak yang kurang dibayar. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Topik : penegakan hukum, sanksi pidana, sanksi penjara, peraturan perpajakan, OECD, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax

Rabu, 22 September 2021 | 16:00 WIB
ESTONIA

Belajar dari Estonia, Negara yang Warganya Balapan Lapor Pajak

Rabu, 22 September 2021 | 15:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional Tahun 2022, Ini Daftarnya

Rabu, 22 September 2021 | 15:30 WIB
RUU KUP

Soal Bantuan Penagihan Pajak RUU KUP, DPR Beri Sejumlah Catatan

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%