Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Begini Sanksi Denda dan Penjara Bagi Pengemplang Pajak di Negara Lain

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Sanksi Denda dan Penjara Bagi Pengemplang Pajak di Negara Lain

Ilustrasi.

MASALAH kepatuhan pajak dan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan pengelakan pajak (tax evasion) menjadi tantangan yang dihadapi oleh setiap otoritas pajak dari berbagai yurisdiksi.

Tax Justice Network mencatat kerugian penerimaan pajak yang dialami seluruh yurisdiksi secara global akibat tax abuse mulai dari penggeseran laba hingga praktik underreporting mencapai US$427 miliar atau sekitar Rp6.190 triliun.

Untuk mencegah wajib pajak melakukan pengelakan pajak dengan cara-cara tertentu, setiap yurisdiksi perlu memiliki landasan hukum yang memungkinkan negara untuk mengenakan hukuman pidana atas wajib pajak-wajib pajak yang tidak patuh.

Baca Juga: Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Merujuk laporan OECD berjudul Fighting Tax Crime – The Ten Global Principles, terdapat beberapa alasan diperlukannya sanksi pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Pertama, untuk menciptakan sistem pajak yang berintegritas, netral, dan adil.

Kedua, menciptakan deterrent effect atau efek gentar terhadap wajib pajak yang memiliki keinginan untuk melakukan pengelakan pajak. Ketiga, untuk menciptakan efek jera sehingga para pelanggar tak mengulangi perbuatannya lagi.

Setiap yurisdiksi tentu memiliki pasal-pasal pidana dalam ketentuan perpajakannya masing-masing. Berikut contoh sanksi pidana perpajakan yang diterapkan di sejumlah negara.

Baca Juga: e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

1. Amerika Serikat
Setiap orang yang secara sengaja melakukan praktik pengelakan pajak bisa dikenai hukuman pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal sebesar US$250.000. Khusus atas legal person atau badan hukum, sanksi pidana yang dikenakan adalah denda yang mencapai US$500.000.

2. Argentina
Pengelakan pajak di Argentina bisa dikenai sanksi pidana penjara minimal selama 2 tahun dan paling lama hingga 6 tahun. Pengelakan pajak yang tergolong parah dengan nilai pengelakan di atas ARS15 juta diancam sanksi pidana penjara selama 3,5 tahun hingga 9 tahun.

3. Prancis
Setiap orang yang melakukan pengelakan pajak diancam sanksi pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 2 kali lipat dari jumlah pajak terutang yang kurang dibayar. Sanksi pidana penjara juga dapat ditingkatkan menjadi maksimal hingga 7 tahun penjara.

Baca Juga: Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

4. Jerman
Setiap yang orang yang melakukan praktik pengelakan pajak yang serius (serious tax evasion) dengan secara sengaja mengecilkan pajak yang terutang dalam jumlah besar diancam sanksi pidana penjara selama 6 bulan hingga 10 tahun.

Ancaman sanksi pidana penjara selama 6 bulan hingga 10 tahun tersebut juga berlaku atas praktik pengelakan pajak yang memanfaatkan perusahaan di negara lain untuk menyembunyikan pajak yang terutang.

5. Islandia
Setiap orang yang melakukan praktik pengelakan pajak diancam denda minimal 2 kali lipat dari pajak yang kurang dibayar. Hukuman maksimal bagi pelaku pengelakan pajak adalah denda sebesar 10 kali lipat dari pajak yang kurang dibayar dan hukuman penjara selama 6 tahun.

Baca Juga: Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

6. Korea Selatan
Setiap orang yang melakukan pengelakan pajak diancam sanksi pidana penjara selama kurang dari 3 tahun atau denda sebesar 3 kali lipat dari pajak yang kurang dibayar.

Bila pengelakan pajak yang dilakukan mencapai lebih dari KRW500 juta dalam setahun, tersangka diancam sanksi pidana penjara untuk jangka waktu yang tidak dibatasi dan denda sebesar 5 kali lipat dari pajak yang tidak dibayar.

7. Jepang
Pengelakan pajak di Jepang diancam sanksi pidana penjara dan/atau denda sebesar JPY10 juta. Bila pajak yang kurang dibayar oleh pengemplang pajak melebihi JPY10 juta, denda yang dikenakan sebesar pajak yang kurang dibayar. (rig)

Baca Juga: Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penegakan hukum, sanksi pidana, sanksi penjara, peraturan perpajakan, OECD, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 23 September 2022 | 07:44 WIB
KANWIL DJP DIY

Tersangka Pidana Pajak Diserahkan ke Kejaksaan, Aset Disita & Diblokir

Kamis, 22 September 2022 | 17:00 WIB
LAPORAN OECD

Pulihkan Ekonomi, Mayoritas Negara Berikan Insentif Pajak Penghasilan

Kamis, 22 September 2022 | 15:20 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Jaga Inflasi, Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,25 Persen

Kamis, 22 September 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

The Fed Naikkan Suku Bunga, Menkeu Waspadai Dampaknya ke Arus Modal

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Berkaca ke Sri Lanka, Sri Mulyani Tegaskan APBN Tidak Boleh 'Sakit'

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS