Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Penerapan Threshold PKP di Negara Eropa

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Penerapan Threshold PKP di Negara Eropa

Ilustrasi.

WASHINGTON DC, DDTCNews – Laporan Tax Foundation menyatakan sebagian besar negara Eropa yang menjadi anggota OECD telah menetapkan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) dalam sistem PPN.

Penetapan ambang batas dalam sistem PPN dilakukan untuk mengurangi biaya kepatuhan dan administrasi. Melalui ketentuan ambang batas tersebut maka usaha kecil tidak perlu memungut PPN atas produksi barang dan jasa yang dijual kepada pelanggan.

"Sebagian besar negara memiliki ambang batas untuk pembebasan PPN," tulis Tax Foundation dalam laporannya, dikutip pada Minggu (4/7/2021).

Baca Juga: Irlandia Sepakati Konsensus Global, Akankah Google Cs Betah?

Urutan teratas untuk ambang batas PKP di Eropa ditempati oleh Britania Raya dengan angka €95.538 atau setara dengan Rp1,6 miliar. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh Swiss dengan ambang batas senilai €93.414,00.

Posisi ketiga PKP tertinggi di Eropa adalah Prancis dengan angka €85.800 atau setara dengan Rp1,4 miliar. Irlandia masuk peringkat empat dengan ambang batas PKP senilai €75.000 dan Italia dengan ambang batas PKP sejumlah €65.000 atau setara dengan Rp1,1 miliar.

Sementara itu, ada dua negara Eropa yang tak menerapkan sistem ambang batas dalam implementasi PPN antara lain Spanyol dan Turki. "Artinya semua bisnis di kedua negara tersebut masuk dalam sistem PPN," sebut Tax Foundation.

Baca Juga: Menyimak Ide China Mereformasi Pajak Properti Demi Tekan Ketimpangan

Selain itu, Tax Foundation menyoroti pandemi Covid-19 telah membuat banyak negara memberikan insentif dalam pelaksanaan administratif PPN. Kebijakan relaksasi seperti penundaan pembayaran, percepatan restitusi dan menurunkan tarif menjadi kebijakan yang banyak diterapkan dalam memberikan insentif PPN.

“Namun perlu diingat dengan adanya ambang batas PKP maka banyak usaha kecil yang tidak dapat memanfaatkan perubahan kebijakan PPN selama krisis berlangsung," jelasnya. (rig)

Baca Juga: Praktik Dividend Stripping Gerus Penerimaan Negara Hingga Rp446 T
Topik : tax foundation, uni eropa, threshold PPN, pengusaha kena pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:22 WIB
UU HPP

Soal UU HPP, Dirjen Pajak: Pemerintah Lakukan Persiapan

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:17 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh OP Masih Minus 0,3%, Begini Penjelasan Dirjen Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KABUPATEN MOJOKERTO

Jadi Temuan BPK, Penagihan Tunggakan Pajak Digencarkan

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
APBN KITA

Tren Penerimaan Membaik, Dirjen Pajak Targetkan Tak Ada Shortfall 

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:35 WIB
APBN KITA

Per September 2021, Setoran Pajak Seluruh Sektor Usaha Terus Membaik

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:30 WIB
IRLANDIA

Irlandia Sepakati Konsensus Global, Akankah Google Cs Betah?

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:19 WIB
APBN KITA

Penerimaan PPh Badan Tumbuh 7%, Pemulihan Dunia Usaha Berlanjut

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Barang Bukti dalam Tindak Pidana Perpajakan

Senin, 25 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KOTA PAYAKUMBUH

Berlaku Hingga 31 Desember, Program Pemutihan Pajak PBB Digelar