Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Bea Cukai Berikan Izin Fasilitas Kawasan Berikat di Kota Padang

A+
A-
0
A+
A-
0
Bea Cukai Berikan Izin Fasilitas Kawasan Berikat di Kota Padang

Ilustrasi. Kantor Pusat DJBC. (foto: DDTCNews) 

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) terus menebar izin fasilitas kawasan berikat untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi virus Corona atau Covid-19.

Perusahaan yang mendapatkan fasilitas kawasan berikat tersebut adalah PT Padang Raya Cakrawala (PRC), selaku produsen produk turunan minyak kelapa sawit yang berlokasi di Kota Padang, Sumatera Barat.

"Kami berharap pemberian fasilitas ini dapat memberikan sumbangsih bagi peningkatan aktivitas perindustrian di wilayah Sumatera Barat,” kata Yusmariza, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagbar dalam keterangan tertulis, Kamis (10/9/2020).

Baca Juga: Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Yusmariza menuturkan fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk bangkit dari tekanan pandemi meliputi fasilitas fiskal dan prosedural. Menurutnya, DJBC juga siap memberikan asistensi bagi industri.

Fasilitas kawasan berikat diberikan kepada PRC melalui surat keputusan persetujuan nomor KMK-100/KM.4/WBC.06/2020. Sebelum izin diterbitkan, PRC telah melalui tahapan pemaparan proses bisnis, sebagai syarat penerbitan izin fasilitas.

Pemaparan proses bisnis tersebut diikuti perwakilan PT PRC, Kantor Bea Cukai Teluk Bayur, perwakilan Kantor Pajak Padang Dua, dan Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Sumbagbar.

Baca Juga: Rancang Target Penerimaan Pajak 2023, Sri Mulyani: Kami Akan Hati-Hati

"Pemaparan proses bisnis ini merupakan rangkaian dari tahapan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kawasan berikat," ujar Yusmariza.

Dengan izin kawasan berikat, lanjutnya, PRC akan memperoleh sejumlah insentif perpajakan di antaranya seperti penangguhan bea masuk, tidak dipungut pajak dalam rangka impor, dan pembebasan cukai.

Dia meyakini fasilitas kawasan berikat mampu menekan biaya produksi dan menciptakan harga yang kompetitif bagi produk PRC. Dia berharap pemberian fasilitas kawasan berikat kepada PRC dapat mendorong pengembangan usaha. (rig)

Baca Juga: Target Penerimaan Pajak Dinaikkan, Sri Mulyani Yakin Bisa Terlampaui

Topik : kawasan berikat, fasilitas pajak, kepabeanan, DJBC, kota padang, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:00 WIB
PMK 106/2022

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar

Selasa, 28 Juni 2022 | 18:30 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Harga Acuan Melesat, Setoran PNBP dari Royalti Nikel Tumbuh 111 Persen

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggarkan Rp35,5 Triliun, Gaji ke-13 ASN dan Pensiunan Segera Cair

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2