KOTA SEMARANG

Balik Nama Tanah dan Bangunan, Pemkot Tawarkan Diskon BPHTB 10 Persen

Dian Kurniati | Selasa, 29 Agustus 2023 | 09:00 WIB
Balik Nama Tanah dan Bangunan, Pemkot Tawarkan Diskon BPHTB 10 Persen

Ilustrasi.

SEMARANG, DDTCNews – Pemkot Semarang, Jawa Tengah mengumumkan pemberian diskon tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 10%.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang menyatakan diskon BPHTB dapat dinikmati masyarakat yang hendak terdaftarkan atau melakukan balik nama tanah dan bangunannya. Insentif ini diberikan hingga 30 September 2023.

"Bapenda memberikan potongan diskon sebesar 10% BPHTB reguler (non-PTSL) periode 28 Agustus sampai dengan 30 September 2023," bunyi keterangan foto yang diunggah @bapenda.smg, dikutip pada Selasa (29/8/2023).

Baca Juga:
FEB UI Adakan Seminar soal Prospek Karier di Bidang Pajak

Bapenda menyatakan program diskon BPHTB ini diberikan berdasarkan SK Kepala Bapenda Nomor B/4528/971.12/VIII Tahun 2023. Kebijakan ini berlaku otomatis oleh sistem sehingga masyarakat tidak perlu mengajukannya.

Masyarakat pun diimbau segera memanfaatkan diskon tersebut dan selanjutnya patuh membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Adapun informasi lebih lanjut mengenai insentif itu dapat diakses melalui saluran telepon dan media sosial Bapenda.

"Manfaatkan segera! Jangan sampai kelewatan ya," bunyi keterangan foto yang diunggah.

Baca Juga:
11 Calon Hakim Agung TUN Pajak Lolos Seleksi Berkas, Ini Nama-Namanya

Pemkot sebelumnya telah memberikan diskon BPHTB sebesar 30% untuk mendukung program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Diskon diberikan untuk masyarakat yang terdaftar dan tercatat menerima manfaat dari program PTSL BPN Kota Semarang.

Diskon BPHTB PTSL diberikan sejak 1 Januari dan beberapa kali diperpanjang hingga 31 Agustus 2023. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 29 Februari 2024 | 15:11 WIB UNIVERSITAS INDONESIA

FEB UI Adakan Seminar soal Prospek Karier di Bidang Pajak

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:55 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

11 Calon Hakim Agung TUN Pajak Lolos Seleksi Berkas, Ini Nama-Namanya

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RPP Insentif PPh untuk Penempatan DHE SDA Tinggal Diteken Jokowi

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:00 WIB LAYANAN PAJAK

Ajukan Lupa EFIN Lewat Email Tapi Balasannya Lama? DJP Jelaskan Ini

BERITA PILIHAN
Kamis, 29 Februari 2024 | 15:11 WIB UNIVERSITAS INDONESIA

FEB UI Adakan Seminar soal Prospek Karier di Bidang Pajak

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:55 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

11 Calon Hakim Agung TUN Pajak Lolos Seleksi Berkas, Ini Nama-Namanya

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RPP Insentif PPh untuk Penempatan DHE SDA Tinggal Diteken Jokowi

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:00 WIB LAYANAN PAJAK

Ajukan Lupa EFIN Lewat Email Tapi Balasannya Lama? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Terima Surat Tagihan Pajak (STP)? Sebelum Bayar, Buat Ini Dulu

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:30 WIB KOTA TANGERANG

Begini Ketentuan Tarif Pajak Daerah di Kota Tangerang

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Dorong Pemanfaatan BMN Hulu Migas untuk Dongkrak Penerimaan

Kamis, 29 Februari 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ganti Password Akun DJP Online, Pastikan Ingat Kode EFIN

Kamis, 29 Februari 2024 | 12:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

Didukung 33 Negara, RI Targetkan Jadi Anggota OECD dalam Tiga Tahun

Kamis, 29 Februari 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Sejarah Pajak Bujangan