PMK 231/2019

Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, & Desa Wajib Ber-NPWP

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 29 Januari 2020 | 18:05 WIB
Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, & Desa Wajib Ber-NPWP

Ilustrasi NPWP.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan merilis beleid yang menekankan kewajiban instansi pemerintah untuk mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.231/PMK.03/2019. Salah satu latar belakang Kemenkeu meneken beleid ini adalah untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak bagi instansi pemerintah.

“Setiap instansi pemerintah wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan instansi pemerintah menurut keadaan yang sebenarnya,” demikian kutipan Pasal 2 ayat (1) beleid tersebut.

Baca Juga:
Omzet Tak Dilaporkan di SPT Tahunan, Pengusaha Diserahkan ke Kejari

Pendaftaran diri tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang. Secara lebih terperinci, dijelaskan bahwa untuk instansi pemerintah pusat, pihak yang melakukan pendaftaran adalah kepala instansi, kuasa pengguna anggaran (KPA), atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.

Untuk pemerintah daerah, pendaftaran oleh kepala instansi atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah. Sementara itu, untuk pemerintah desa, pendaftaran oleh kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan.

Selanjutnya, instansi pemerintah yang telah mendaftarkan diri akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di tempat kedudukan. Namun, beleid ini menegaskan tidak terdapat NPWP cabang bagi instansi pemerintah.

Baca Juga:
Pemadanan NIK-NPWP untuk ILAP dengan Data di Atas 1 Juta NPWP Dikebut

Adapun NPWP yang diterima instansi, digunakan oleh pengguna anggaran (PA)/KPA, pejabat penandatangan surat perintah membayar, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan/atau kepala urusan keuangan pemerintah desa.

Pihak-pihak tersebut menggunakan NPWP untuk melaksanakan hak dan kewajiban instansi pemerintah sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak. Seperti yang telah diatur pada Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), beleid ini juga memberikan kewenangan bagi Dirjen Pajak untuk menerbitkan NPWP secara jabatan.

Penerbitan NPWP secara jabatan ini didasarkan pada data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Ditjen Pajak (DJP). Selain diwajibkan memiliki NPWP, instansi pemerintah yang melakukan penyerahan BKP/JKP – kecuali pengusaha kecil – juga diwajibkan untuk mengukuhkan diri sebagai PKP.

Baca Juga:
WP Masuk Daftar Sasaran Penyuluhan, Didatangi Petugas untuk Lapor SPT

Dalam beleid tersebut, yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Beleid ini diundangkan pada 31 Desember 2019 dan berlaku 3 bulan setelahnya. Dengan demikian, ketentuan yang ada pada beleid ini secara resmi berlaku mulai April 2020. Berlakunya beleid ini sekaligus mencabut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.563/KMK.03/2003. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 November 2023 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAWA TENGAH I

Omzet Tak Dilaporkan di SPT Tahunan, Pengusaha Diserahkan ke Kejari

Kamis, 30 November 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP untuk ILAP dengan Data di Atas 1 Juta NPWP Dikebut

Kamis, 30 November 2023 | 14:15 WIB KPP PRATAMA PALOPO

WP Masuk Daftar Sasaran Penyuluhan, Didatangi Petugas untuk Lapor SPT

Rabu, 29 November 2023 | 18:15 WIB KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Apresiasi WP dan Stakeholder, DJP Jakarta Timur Gelar Tax Gathering

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 November 2023 | 16:33 WIB SIMPOSIUM NASIONAL PERPAJAKAN IX

Riset Pajak Masih Dihadapkan Tantangan, Tapi Peluangnya Luas

Kamis, 30 November 2023 | 16:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Pengadilan Pajak Ajak Kuasa Hukum Daftar dan Bikin Akun e-Tax Court

Kamis, 30 November 2023 | 16:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Target Penerimaan Bea pada Tahun Ini Dinaikkan, Begini Kata DJBC

Kamis, 30 November 2023 | 15:46 WIB PEMILU 2024

Debat Capres-Cawapres Digelar 5 Kali, Ini Jadwal dari KPU

Kamis, 30 November 2023 | 15:29 WIB SURVEI PAJAK DAN POLITIK

Debat Capres: Perlu Topik Cara Dapat Pendanaan, Termasuk Perpajakan

Kamis, 30 November 2023 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemadanan NIK-NPWP untuk ILAP dengan Data di Atas 1 Juta NPWP Dikebut

Kamis, 30 November 2023 | 14:30 WIB PENGADILAN PAJAK

e-Tax Court Bakal Ciptakan Putusan Pengadilan Pajak yang Konsisten

Kamis, 30 November 2023 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Pemerintah Ingin Standardisasi Tarif Pajak Hiburan untuk Bioskop

Kamis, 30 November 2023 | 13:30 WIB UJI MATERIIL

Uji Materiil Ditolak, MK: Sidang PK Tidak Perlu Dihadiri Para Pihak

Kamis, 30 November 2023 | 13:00 WIB PENGADILAN PAJAK

Ada e-Tax Court, Proses Administrasi Sengketa Hanya Butuh 106 Hari