PROFIL PAJAK KOTA MOJOKERTO

Bagaimana Kondisi Pajak Daerah di Kota Mojokerto? Simak di Sini

Vallencia | Jumat, 04 Maret 2022 | 17:35 WIB
Bagaimana Kondisi Pajak Daerah di Kota Mojokerto? Simak di Sini

KOTA Mojokerto terletak di Provinsi Jawa Timur. Sebagai kota yang berada dalam kawasan metropolitan, Kota Mojokerto juga termasuk dalam Gerbangkertosusila, yakni kependekan dari Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.

Berdasarkan pada data BPS Provinsi Jawa Timur, kota yang hanya tediri atas 3 kecamatan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 132.434 orang pada 2015. Meskipun wilayahnya tidak terlalu luas, kota ini menyimpan kekayaan alam dan budaya yang beragam.

Dalam hal prestasi, Pemerintah Kota Mojokerto juga pernah meraih penghargaan Adipura Kirana pada 2016. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui program trade, tourism, and investment yang mengarusutamakan pengelolaan lingkungan hidup.

Baca Juga:
Optimalkan Pemungutan Pajak di Daerah, DJP Tukar Data dengan Bapenda

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan Daerah
BPS Kota Mojokerto mencatat produk domestik regional bruto (PDRB) kota ini pada 2020 senilai Rp6,59 triliun. Perekonomian banyak ditopang sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi 29% dari total PDRB. Kemudian, sektor informasi dan komunikasi dengan kontribusi 13%.

Berikutnya, sektor industri pengolahan tercatat berkontribusi sebesar 11% terhadap total PDRB. Selanjutnya, sektor konstruksi memiliki kontribusi sebesar 10% serta sektor jasa keuangan dan asuransi memiliki kontribusi sebesar 8% pada PDRB.


Baca Juga:
Bekasi Bakal Gali Potensi Pajak Katering dan Sewa Apartemen

Berdasarkan pada data yang diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, total pendapatan Kota Mojokerto pada 2020 mencapai Rp886,03 miliar. Dana perimbangan menjadi penopang terbesar pembangunan Kota Mojokerto dengan kontribusi senilai Rp543,92 miliar atau 61% dari total pendapatan.

Selanjutnya, pendapatan asli daerah (PAD) memberikan kontribusi senilai Rp231,88 miliar atau 26% dari total pendapatan tahun yang bersangkutan. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi paling rendah, yaitu senilai Rp110,23 miliar atau 13% dari total pendapatan Kota Mojokerto.

Jika ditelusuri secara lebih terperinci, realisasi PAD Kota Mojokerto didominasi lain-lain PAD yang sah senilai Rp167,57 miliar atau 72% dari total PAD. Selanjutnya, pajak daerah yang berkontribusi senilai Rp49,93 miliar atau 22% dari total PAD.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Sementara itu, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi yang rendah dengan total realisasi berturut-turut senilai Rp10,89 miliar dan Rp3,47 miliar.


Kinerja Pajak
BERDASARKAN data Kementerian Keuangan, kinerja pajak Kota Mojokerto relatif menunjukkan tren penurunan sepanjang periode 2016 sampai dengan 2020. Jika diperinci, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Mojokerto pada 2016 mencapai Rp35,33 miliar atau 134% dari target yang ditetapkan.

Baca Juga:
Ratusan Ribu SPPT Mulai Disebar, Wajib Pajak Diimbau Segera Bayar PBB

Berikutnya, pada 2017, kinerja pajak mengalami peningkatan dengan realisasi penerimaan pajak senilai Rp47,42 miliar atau sebesar 146% dari target APBD. Kemudian, pada 2018, kinerja pajak mengalami pernurunan dengan realisasi senilai Rp47,92 miliar atau sebesar 128% dari target APBD.

Pada 2019, kinerja pajak daerah Kota Mojokerto kembali mengalami penurunan dengan capaian realisasi masing-masing mencapai senilai Rp51,62 miliar atau 122% dari target APBD. Kemudian, pada 2020, kinerja pajak daerah mengalami penurunan dengan realisasi menyentuh Rp49,93 miliar atau sebesar 100% dari target APBD.


Baca Juga:
Tarif Pajak Daerah Terbaru di Rokan Hulu, Simak Daftarnya di Sini

Sesuai dengan data Kementerian Keuangan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) membukukan capaian tertinggi dalam perolehan penerimaan pajak Kota Mojokerto pada 2020, yaitu senilai Rp13,42 miliar.

Kemudian, kontributor terbesar lainnya berasal dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) senilai Rp13,25 miliar. Selanjutnya, pajak penerangan jalan (PPJ) juga berkontribusi cukup besar, yakni senilai Rp12,78 miliar.

Sementara itu, pajak restoran serta pajak hotel memberi kontribusi masing-masing senilai Rp7,02 miliar dan Rp1,36 miliar. Kemudian, pajak parkir serta pajak hiburan masing-masing memberikan kontribusi senilai Rp890,81 juta dan Rp634,26 juta.

Baca Juga:
Uji Materiil UU HKPD, MK Minta Pengusaha Spa Perbaiki Permohonannya

Jenis dan Tarif Pajak
KETENTUAN mengenai tarif pajak di Kota Mojokerto diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 14 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah. Informasi mengenai peraturan daerah Kota Mojokerto dapat diakses melalui laman resmi https://jdih.mojokertokota.go.id/. Berikut daftar jenis dan tarif pajak di Kota Mojokerto.


Tax Ratio
BERDASARKAN pada penghitungan yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research & Advisory, kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB (tax ratio) Kota Mojokerto pada 2020 tercatat sebesar 0,76%.

Baca Juga:
Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Adapun rata-rata tax ratio kabupaten/kota berada pada angka 0,32%. Indikator ini menunjukkan kinerja pajak dan retribusi daerah Kota Mojokerto relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata seluruh kabupaten/kota di Indonesia.


Administrasi Pajak
BERDASARKAN Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 5 Tahun 2016 s.t.d.t.d Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, pajak daerah dipungut dan dikumpulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).

Baca Juga:
Begini Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, pemkot terus menemukan berbagai inovasi serta melakukan kolaborasi dengan pihak lainnya untuk mewujudkan target tersebut.

Beberapa tahun terakhir, BPKPD Mojokerto telah bekerja sama dengan Bank Jawa Timur (Bank Jatim) dalam menyediakan pembayaran digital pajak daerah. Tidak hanya itu, masyarakat juga diberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak daerah melalui beberapa dompet virtual.

Berikutnya, pemkot juga menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto untuk menindaklanjuti masyarakat yang menunggak pembayaran pajak daerah. Kerja sama ini diharapkan dapat memudahkan BPKPD dalam menagih pajak.

Pemkot Mojokerto juga mengadakan Program Bayar Pajak Pakai Sampah. Program ini memperbolehkan masyarakat untuk membayar pajaknya dengan modal sampah. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta menjadikan kota Mojokerto menjadi lebih bersih dan sehat. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Lupa EFIN Tapi Emailnya Tak Kunjung Masuk, Coba Cek Ini

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Bekasi Bakal Gali Potensi Pajak Katering dan Sewa Apartemen

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024