Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Awasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah, Ini Pesan Kepala BPKP

A+
A-
2
A+
A-
2
Awasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah, Ini Pesan Kepala BPKP

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh. (BPKP)

JAKARTA, DDTCNews – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh mengingatkan tugas pengawasan pada tahun ini tidak kalah berat dari tahun lalu.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh pegawai BPKP untuk memperhatikan 5 aspek penting dalam bertugas. Pertama, seluruh pegawai menjaga kepercayaan dalam menjalankan tugas pengawasan belanja pemerintah pusat dan daerah.

“Harus betul-betul menjaga kepercayaan besar yang diberikan presiden dan stakeholders lain kepada BPKP," katanya, dikutip dari laman resmi BPKP, Rabu (2/6/2021).

Baca Juga: Harga Komoditas Moncer, DJP Awasi Pajak Sektor Tambang dan Perkebunan

Kedua, seluruh pegawai BPKP harus meningkatkan level dan kualitas hasil pengawasan. Ketiga, seluruh unit kerja harus berupaya keras memenuhi rencana pengawasan yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pengawasan 2021 dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah 2021.

Keempat, seluruh pegawai BPKP harus selalu menjaga citra BPKP. Kelima, seluruh pegawai agar terus disiplin menjaga kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, telah banyak terobosan yang dilakukan BPKP saat menghadapi tantangan pandemi. Deretan terobosan tersebut antara lain fokus pengawasan yang diperluas tidak hanya pada akuntabilitas pengelolaan keuangan, tapi juga mencakup pada akuntabilitas kinerja belanja.

Baca Juga: Mulai Aktif Terjun ke Lapangan, Pegawai Pajak Dibekali Ini oleh DJP

"Kita lebih proaktif mengawal sejak dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kita juga lebih berperan dalam mengoordinasikan dan mengembangkan kapabilitas APIP. Arah pengawasan kita pastikan untuk mengawal manfaat program pemerintah betul-betul dirasakan masyarakat," ungkapnya.

Dia juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran pegawai dan pejabat yang mengoptimalkan kerja pengawasan internal pemerintah. Dia berharap kualitas proses bisnis tersebut dapat ditingkatkan kualitasnya untuk mengawal pemulihan ekonomi 2021.

"Bersama-sama, kita telah membuktikan bahwa BPKP senantiasa adaptif dan inovatif menjawab kebutuhan negeri. Bersama-sama, kita terus berbenah dan memperbaiki diri untuk makin memberikan manfaat kepada Bangsa Indonesia," imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: DJP Mulai Terjunkan Pegawai ke Lapangan, Ini 2 Sasaran Prioritasnya

Topik : BPKP, audit, belanja negara, pengawasan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 19 Agustus 2021 | 18:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Aplikasi CRM TP Bakal Mudahkan Pengawasan Transaksi Hubungan Istimewa

Kamis, 19 Agustus 2021 | 14:32 WIB
KINERJA FISKAL

Defisit RAPBN 2022 Dinilai Tak Realistis, Berapa Idealnya?

Rabu, 18 Agustus 2021 | 14:32 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sempurnakan Smartweb, Sasar Kepatuhan Materiel Laporan SPT

Rabu, 18 Agustus 2021 | 12:47 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kapitalisasi Data Jadi Kunci Pengawasan Perpajakan

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%