Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

APEC Sepakat Permudah Distribusi Vaksin Covid-19

A+
A-
2
A+
A-
2
APEC Sepakat Permudah Distribusi Vaksin Covid-19

 APEC Tingkat Menteri Perdagangan membahas sejumlah isu, yaitu perdagangan sebagai sarana untuk merespons pandemi Covid-19, sistem perdagangan multilateral berdasarkan regulasi yang ada, serta upaya menciptakan kemakmuran bersama. (foto: Kemendag)

JAKARTA, DDTCNews – Para menteri perdagangan anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) bersepakat untuk mempermudah rantai distribusi vaksin Covid-19, terutama pada negara-negara berkembang.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan kesepakatan di antara negara APEC akan mengurangi kesenjangan distribusi vaksin dan alat-alat kesehatan antarnegara. Menurutnya, APEC dapat berperan penting dalam memperkuat fasilitasi perdagangan vaksin untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta memastikan kemudahan akses terhadap vaksin bagi masyarakat.

"Tantangan dari pandemi Covid-19 masih akan terus berlangsung sehingga dibutuhkan kebijakan perdagangan yang lebih bersifat fasilitatif dan pentingnya menghindari implementasi kebijakan yang menghambat arus perdagangan serta stabilitas rantai pasok," katanya melalui keterangan tertulis, dikutip pada Senin (7/6/2021).

Baca Juga: Vaksinasi Negara Maju dan Berkembang Timpang, Prospek Ekonomi Berubah

Lutfi mengatakan studi APEC menyebut masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara produksi vaksin dengan kebutuhan dunia. Total kebutuhan vaksin dunia mencapai 14,2 miliar dosis. Sementara produksi vaksin global saat ini baru mencapai sekitar 413 juta dosis atau 2,9% dari total kebutuhan dunia.

Menurutnya, kesenjangan itu juga diperburuk dengan distribusi vaksin yang tidak merata. Di sisi lain, kesenjangan distribusi vaksin juga dipengaruhi adanya bottleneck dalam isu hak kekayaan intelektual.

Sementara itu, Ketua Pertemuan APEC sekaligus Menteri Perdagangan dan Pertumbuhan Ekspor Selandia Baru Damien O'Connor menilai komitmen APEC akan membuat distribusi vaksin dan alat-alat kesehatan lebih cepat. Menurutnya, beberapa negara besar telah bersedia mempertimbangkan penghapusan berbagai hambatan yang mengganggu distribusi vaksin.

Baca Juga: Belanja Vaksin Covid-19 Rp10,2 Triliun, Anda Sudah Ikut Vaksinasi?

"Sangat menggembirakan melihat para menteri perdagangan APEC bekerja sama untuk menanggapi secara konkret terhadap pandemi Covid dan membangun kembali ekonomi kita," ujarnya.

O'Connor mengatakan pertemuan APEC kali ini mengusung 3 isu prioritas, yakni peran kebijakan perdagangan dalam mengatasi dampak Covid-19, dukungan APEC terhadap sistem perdagangan multilateral, serta dialog dengan sektor bisnis terkait upaya percepatan pemulihan ekonomi.

Menurutnya, kesepakatan bersama itu mencakup komitmen 21 negara anggota untuk mempercepat distribusi vaksin dan barang-barang terkait vaksin melalui menghilangkan pembatasan perdagangan yang meningkatkan biaya.

Baca Juga: Belanja Barang Pemerintah Tumbuh Signifikan, Ini Kata Sri Mulyani

Kesepakatan itu juga termasuk merampingkan ketentuan kepabeanan dan cukai serta menghilangkan hambatan pada layanan pengiriman dan logistik untuk mendukung perdagangan vaksin.

“Kami mewakili setengah dari PDB global dan ingin menggunakan perdagangan sebagai kekuatan untuk kebaikan," imbuhnya, dikutip dari nzherald.co.nz. (kaw)

Baca Juga: Impor 95 Juta Vaksin, Bea Masuk dan PDRI Rp1,72 Triliun Dibebaskan
Topik : APEC, vaksin Covid-19, vaksinasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 27 April 2021 | 16:13 WIB
VAKSIN COVID-19

Ini Total Impor Vaksin yang Sudah Dicatat Ditjen Bea dan Cukai

Selasa, 27 April 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Realisasi Insentif Perpajakan Impor Vaksin Capai Rp1,13 Triliun

Selasa, 20 April 2021 | 11:33 WIB
VAKSIN COVID-19

Impor Vaksin Tahap ke-8, Bea Masuk dan PDRI Rp106,9 Miliar Dibebaskan

Senin, 19 April 2021 | 14:30 WIB
FILIPINA

Vaksinasi Dimulai, Presiden Filipina Prioritaskan Pegawai Pajak

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu