KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp90,8 Triliun pada Januari 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Dian Kurniati | Rabu, 22 Februari 2023 | 10:35 WIB
APBN Surplus Rp90,8 Triliun pada Januari 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan materi paparannya dalam konferensi pers APBN Kita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat kinerja APBN pada Januari 2023 mengalami surplus senilai Rp90,8 triliun. Angka tersebut setara 0,43% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan surplus yang terjadi menandakan pengelolaan APBN masih cukup kuat. Surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara tercatat Rp232,2 triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai Rp141,4 triliun.

"Kalau kita dibandingkan dengan tahun lalu, naiknya 3 kali lipat. Makanya growth-nya 207,1%," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (22/2/2023).

Baca Juga:
DJPK Minta Pemda Tetapkan Target Pajak Daerah dengan Analisis Tren

Sri Mulyani menuturkan surplus APBN pada Januari 2023 jauh lebih besar jika dibandingkan dengan periode yang sama 2022. Pada Januari 2022, APBN juga mengalami surplus dengan nilai Rp29,6 triliun atau 0,15% PDB.

Adapun pada Januari 2021, APBN mengalami defisit senilai Rp45,5 triliun atau 0,27% PDB karena masih terpukul akibat pandemi Covid-19.

Pada APBN 2023, pemerintah merancang defisit senilai Rp598,2 triliun atau 2,84% PDB. Menurutnya, pemerintah akan terus berupaya menyehatkan APBN setelah bekerja keras menjaga perekonomian selama pandemi.

Baca Juga:
Rasio Defisit APBN 2025 Dirancang 2,45-2,8 Persen? Ini Kata Kepala BKF

Sri Mulyani menyebut pendapatan negara pada Januari 2023 mengalami pertumbuhan sampai dengan 48,1%. Dia mencatat pendapatan negara sejumlah Rp232,2 triliun, utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan tercatat senilai Rp186,3 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak Rp162,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp24,1 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp45,9 triliun.

"Dari sisi pendapatan negara, kita overshoot, lebih tinggi, dari target dan tumbuhnya tinggi juga," ujarnya.

Baca Juga:
BKF Waspadai Dampak Kondisi Geopolitik terhadap Neraca Perdagangan RI

Dari sisi belanja, lanjut Sri Mulyani, realisasinya senilai Rp141,4 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp83,2 triliun serta belanja transfer ke daerah Rp58,2 triliun.

Menurutnya, pemerintah akan menjaga agar belanja negara mampu terus mendukung pemulihan ekonomi nasional.

"Bagaimana konsolidasi fiskal, tahun APBN yang sudah impresif dan betul-betul menunjukkan kinerja APBN yang positif bisa mendukung pemulihan, namun APBN-nya kembali sehat," imbuhnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Selasa, 23 April 2024 | 09:45 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BKF Waspadai Dampak Kondisi Geopolitik terhadap Neraca Perdagangan RI

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Kamis, 25 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bagikan Tip Terhindar Sanksi Saat Belanja Online dari Luar Negeri