Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Apa Itu Perseroan Perorangan?

A+
A-
14
A+
A-
14
Apa Itu Perseroan Perorangan?

TERBITNYA UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengakibatkan perubahan pada berbagai sektor. Perubahan tersebut di antaranya diperkenalkannya bentuk badan hukum baru yang disebut perseroan perorangan.

Perseroan perorangan ini diperkenalkan pada klaster perubahan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemerintah juga menerbitkan peraturan turunan yang mengatur perseroan perorangan di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2021 (PP 8/2021).

Guna mengakomodasi perubahan itu, Ditjen Pajak (DJP) menerbitkan SE-20/PJ/2022. Melalui surat edaran ini, DJP menegaskan ketentuan formal pendaftaran untuk memperoleh NPWP bagi perseroan perorangan. Lantas, apa itu perseroan perorangan?

Baca Juga: Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Definisi
SEBELUM membahas tentang perseroan perorangan, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian dari perseroan terbatas. Sebelum diundangkannya UU Cipta Kerja, definisi perseroan terbatas (perseroan) berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 40/2007 ialah:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam perkembangannya, pemerintah memperluas definisi perseroan terbatas melalui UU Cipta Kerja. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU 40/2007 s.t.d.d UU Cipta Kerja, definisi dari perseroan terbatas (perseroan) diperluas menjadi:

Baca Juga: Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan Pasal ayat (1) UU 40/2007 s.t.d.d UU Cipta Kerja, perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih. Namun, kewajiban pendirian perseroan oleh 2 orang atau lebih ini tidak berlaku bagi perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP 8/2021, perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil terdiri atas perseroan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dan didirikan oleh 1 orang inilah yang kemudian disebut perseroan perseorangan.

Perseroan perseorangan
BERDASARKAN SE-20/PJ/2022, perseroan perorangan adalah perseroan terbatas yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 orang.

Berdasarkan pengertian itu, karakteristik perseroan perorangan ialah hanya didirikan oleh 1 orang dan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Perorangan yang dapat mendirikan perseroan perorangan harus merupakan WNI, berusia 17 tahun, dan cakap hukum (Pasal 6 PP 8/2021).

Baca Juga: Bahama Masuk Daftar Hitam Surga Pajak, Begini Penjelasan Uni Eropa

Sementara itu, merujuk laman smesco.go.id, kriteria usaha mikro dan kecil diatur dalam PP No. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengacu pada laman resmi Kementerian Hukum dan HAM, konsep perseroan perorangan bukan hal baru bagi beberapa negara di dunia. Konsep tersebut telah dikenal pada berbagai negara, tetapi dengan penyebutan yang berbeda-beda.

Misal, Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Singapura menyebut perseroan perorangan dengan sole proprietorship. Sementara itu, Inggris menyebut dengan perseroan perorangan sole trader dan Vietnam menyebutnya private enterprise.

Baca Juga: One on One dengan Wajib Pajak, Fiskus Datangi Pabrik Rokok

Kendati demikian, tentu terdapat perbedaan di antara konsep perseroan perorangan di negara lain dengan di Indonesia. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kamus pajak, kamus, pajak, perseroan perorangan, NPWP, usaha mikro dan kecil

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Naik, Sri Mulyani: Bukan Hanya karena Harga Komoditas

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 07:00 WIB
KPP PRATAMA PAMEKASAN

One on One dengan Wajib Pajak, Fiskus Datangi Pabrik Rokok

Minggu, 02 Oktober 2022 | 06:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:35 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:25 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPN Atas Penyediaan Jasa Pembayaran

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:30 WIB
SKOTLANDIA

Skotlandia Ogah Ikuti Langkah Inggris Pangkas Tarif PPh OP

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:00 WIB
PMK 61/2022

Bangun Rumah dengan Kontraktor Berstatus PKP, Tidak Terutang PPN KMS?