Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa itu Gijzeling yang Ditakutkan Penunggak Pajak?

A+
A-
5
A+
A-
5
Apa itu Gijzeling yang Ditakutkan Penunggak Pajak?

Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara melakukan penyanderaan atau gijzeling terhadap salah satu wajib pajak (WP) yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara.

Kanwil melaksanakan gijzeling lantaran WP bersangkutan tak kunjung membayar tunggakan pajak senilai Rp6,95 miliar. Setelah seluruh prosedur penagihan utang pajak dilaksanakan, DJP akhirnya mengambil langkah terakhir, yaitu gijzeling.

Lantas apa yang dimaksud dengan Gijzeling?

Baca Juga: Soal Pencairan THR PNS, Begini Kata Sri Mulyani

Gijzeling berasal dari Bahasa Belanda yang artinya sandera atau penyanderaan. Definisinya pun bermacam-macam. Misal, definisi dari ketentuan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglement Buitengewesten (RBg).

Menurut ketentuan HIR atau RBg, gijzeling adalah menahan pihak yang kalah di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk memaksanya memenuhi putusan hakim (Khoirul Hidayah, Mudawamah, 2015).

Sementara menurut R. Santoso Brotidihardjo dalam Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1989), gijzeling adalah penyitaan atas badan orang yang berutang pajak.

Baca Juga: Kepatuhan Formal Tinggi, Wajib Pajak KPP Migas Dapat Apresiasi

Tindakan tersebut juga merupakan suatu penyitaan, tetapi bukan langsung atas kekayaan melainkan secara tidak langsung diri orang yang berutang pajak.

Definisi gijzeling juga dijelaskan dalam UU No.19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut UU, gijzeling adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

Penanggung pajak yang dimaksud adalah orang pribadi yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga: Kuartal I/2021, Sri Mulyani Sebut Insentif Pajak Baru Terserap 26%

Sementara untuk tempat tertentu yang dimaksud haruslah tertutup, terasing dari masyarakat, memiliki fasilitas terbatas serta mempunyai sistem pengaman dan pengawasan yang memadai. Umumnya, lapas menjadi tempat penyanderaan WP.

Syarat dan Jangka Waktu Gijzeling
DALAM penerapannya, gijzeling harus dilakukan secara selektif dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya.

Berdasarkan Pasal 33 UU No.19/2000 yang ditegaskan pula dalam PP No.137/2000, gijzeling hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak.

Baca Juga: Hanya 2 Sektor Usaha Utama yang Catatkan Penerimaan Pajak Positif

Wajib pajak yang dapat disandera harus memenuhi syarat kuantitatif yaitu mempunyai utang pajak minimal Rp100 juta, dan syarat kualitatif yaitu diragukan itikadnya dalam melunasi utang pajak, serta telah dilaksanakan penagihan pajak sampai dengan surat paksa.

Terdapat enam kriteria penanggung pajak yang diragukan itikad baiknya berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf d Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-218/PJ./2003. Pertama, penanggung pajak tidak merespon imbauan untuk melunasi utang pajak.

Kedua, penanggung pajak tidak menjelaskan atau tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran. Ketiga, penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak.

Baca Juga: Belanja APBD Hingga Kuartal I/2021 Masih Lelet, Menkeu: Ini Ironis

Keempat, penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.

Kelima, penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.

Keenam, penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

Baca Juga: 300 Alat Perekam Pajak Bakal Dipasang Tahun Ini

Izin Gijzeling
GIJZELING hanya dapat dilaksanakan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapat izin tertulis dari menteri atau Kepala Daerah Tingkat I (gubernur).

Kemudian, masa penyanderaan paling lama enam bulan yang dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan. Penyanderaan juga tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti pemilu.

Pelepasan Penanggung Pajak
BERDASARKAN Per-03/PJ/2018, ada empat syarat untuk melepas penanggung pajak yang disandera. Pertama, utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas. Kedua, jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah habis.

Baca Juga: Insentif Pangkas Harga Mobil Baru, Ada yang Turun Hingga Rp60 Juta

Ketiga, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Keempat, berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan.

Pada hakikatnya, gijzeling yang dilakukan otoritas ditujukan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hal itu dikarenakan salah satu kunci keberhasilan dalam penerimaan pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak.

Apalagi, sistem pemungutan pajak Indonesia menganut self assessment, di mana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Dukung Seruan Amerika Serikat Soal Pajak Minimum Global

Topik : kamus pajak, gijzeling, penyanderaan, DJP, pengemplang pajak,
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 22 April 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 10:50 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 22 April 2021 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JATENG I
Kamis, 22 April 2021 | 09:40 WIB
KABUPATEN PULANG PISAU
berita pilihan
Kamis, 22 April 2021 | 17:57 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Kamis, 22 April 2021 | 17:37 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 17:15 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 17:00 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 16:47 WIB
KINERJA APBD
Kamis, 22 April 2021 | 16:45 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 22 April 2021 | 16:25 WIB
INSENTIF PPnBM
Kamis, 22 April 2021 | 16:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL