Berita
Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Deklarasi Nilai Pabean?

A+
A-
1
A+
A-
1
Apa Itu Deklarasi Nilai Pabean?

DALAM rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, pejabat Bea dan Cukai akan melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.

Penelitian itu salah satunya dilakukan untuk menguji kewajaran nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor. Apabila nilai pabean yang diberitahukan dinilai tidak wajar atau tidak ditemukan data pembanding, maka pejabat bea cukai akan menerbitkan Informasi Nilai Pabean (INP).

INP ini menjadi media pemberitahuan agar importir menyerahkan pernyataan tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi barang impor. Importir yang diterbitkan INP harus menjawabnya dengan menyerahkan Deklarasi Nilai Pabean. Lantas, apa itu Deklarasi Nilai Pabean?

Baca Juga: Apa Itu Pink Tax?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 angka 12 PMK 160/2010 s.t.d.d. PMK 62/2018, Deklarasi Nilai Pabean (DNP) adalah pernyataan importir tentang fakta yang berkaitan dengan transaksi barang yang diimpor dengan disertai dokumen pendukungnya.

Sementara itu, Purwito dan Indriani (2015) mengartikan DNP sebagai suatu pernyataan dari importir mengenai kebenaran transaksi yang dilakukan dengan supplier dan apakah barang merupakan subjek penjualan. DNP ini menjadi media untuk importir menjawab INP.

Importir harus membuat dan menyerahkan DNP kepada pejabat Bea dan Cukai dalam hal nilai pabean yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Pabean (PIB) diragukan kebenarannya sebagai nilai transaksi barang impor yang bersangkutan.

Baca Juga: Apa Itu Polluter Pays Principle?

DNP beserta lampirannya berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi/importasi itu harus diserahkan maksimal 3 hari kerja setelah diterbitkannya INP. Adapun lampiran DNP di antaranya berupa kontrak penjualan, royalty agreement, bukti pelunasan, hingga rekening koran.

Melalui DNP dapat diketahui apakah terdapat hubungan antara pemasok dan pembeli yang akan memengaruhi nilai pabean/harga. Hubungan tersebut, misalnya anggota keluarga, pekerja dan pemberi kerja, dan hubungan lain yang ditengarai bisa memengaruhi nilai pabean/harga barang.

Selain menyerahkan DNP dan lampirannya, importir juga dapat memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis tentang bagaimana pembeli atau kuasanya menghitung nilai pabean, unsur-unsur pembentuk nilai pabean, dan hal-hal lain berkaitan dengan transaksi yang bersangkutan.

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

Namun, dalam hal berdasarkan hasil penelitian DNP, informasi, dokumen, dan/atau pernyataan yang diserahkan oleh importir menunjukkan bahwa nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya maka pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan 2 hal.

Pertama, menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang Identik sampai dengan metode pengulangan (fallback) yang diterapkan sesuai hierarki penggunaannya. Kedua, konsultasi dengan importir yang bersangkutan atau kuasanya.

Simpulan
INTINYA DNP adalah media yang digunakan importir untuk menyatakan fakta yang berkaitan dengan transaksi barang yang diimpor dengan disertai dokumen pendukungnya.

Baca Juga: Apa Itu PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah?

DNP ini dibuat apabila nilai pabean yang dicantumkan importir diragukan kebenaran atau keakuratannya. Informasi lebih lanjut mengenai DNP dan format DNP dapat disimak dalam PMK 160/2010 s.t.d.d. PMK 62/2018. (Bsi)

Topik : Apa Itu Deklarasi Nilai Pabean, kamus kepabeanan, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 07 Juni 2021 | 18:56 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pengecualian PPN dan Fasilitas PPN?

Jum'at, 04 Juni 2021 | 18:15 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN

Apa Itu Supertax Deduction?

Rabu, 02 Juni 2021 | 18:28 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Dana Perimbangan?

Senin, 31 Mei 2021 | 18:44 WIB
KAMUS PAJAK PENGHASILAN

Apa Itu Ability to Pay?

berita pilihan

Jum'at, 30 Juli 2021 | 23:25 WIB
HUT KE-14 DDTC

Bahas Penegakan Hukum Pajak dalam RUU KUP? Ikuti Webinar Ini, Gratis!

Jum'at, 30 Juli 2021 | 20:52 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:15 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Sebut Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tidak Lolos Seleksi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 19:10 WIB
EKONOMI DIGITAL

World Bank Sebut Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia Belum Merata

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:50 WIB
PMK 96/2021

Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:31 WIB
EKONOMI DIGITAL

DPR Pantau Dinamika Pencapaian Konsensus Global Pajak Digital

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:07 WIB
DDTC TAX AUDIT & TAX DISPUTE WEBINAR SERIES

Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:02 WIB
PMK 96/2021

Simak Keterangan Resmi Ditjen Pajak Soal Terbitnya PMK 96/2021

Jum'at, 30 Juli 2021 | 18:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR I

Aplikasi Buat Mekanisme Kerja DJP dalam Awasi WP Makin Sempurna

Jum'at, 30 Juli 2021 | 17:29 WIB
PROYEK STRATEGIS NASIONAL

LMAN Salurkan Pendanaan Lahan Proyek Strategis Nasional Rp13,4 Triliun