Review
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 September 2022 | 17:40 WIB
KONSULTASI UU HPP
Selasa, 13 September 2022 | 09:45 WIB
KONSULTASI UU HPP
Fokus
Literasi
Jum'at, 23 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 23 September 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 23 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 21 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Rabu, 31 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 31 AGUSTUS - 06 SEPTEMBER 2022
Komunitas
Sabtu, 24 September 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 17:36 WIB
HASIL DEBAT 1-20 SEPTEMBER 2021
Jum'at, 23 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 23 September 2022 | 11:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase
Perpajakan ID
Minggu, 25 September 2022 | 09:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Jum'at, 23 September 2022 | 11:00 WIB
EDUKASI PAJAK
Kamis, 15 September 2022 | 10:15 WIB
PERPAJAKAN ID
Selasa, 13 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Apa Itu Bea Keluar?

A+
A-
0
A+
A-
0
Apa Itu Bea Keluar?

PERDAGANGAN internasional salah satunya terjadi karena perbedaan sumber daya antarnegara. Ada negara yang kaya suatu sumber daya, tetapi kurang dalam sumber daya yang lain. Kondisi ini membuat setiap negara saling mengisi serta memerlukan produk barang atau jasa dari negara lain.

Adanya penawaran dan permintaan antarnegara tersebut mendorong terjadinya kegiatan ekspor dan impor, termasuk di Indonesia. Namun, pemerintah mengenakan bea keluar atas barang ekspor tertentu guna melindungi kepentingan nasional atau masyarakat. Lantas, apa itu bea keluar?

Definisi
DALAM lanskap internasional bea keluar disebut dengan istilah export duty. Merujuk IBFD International Tax Glossary (2015) export duty adalah pajak atas ekspor barang dasar (basic commodities) yang masuk ke perdagangan dunia, seperti karet, kopra, kelapa sawit, teh, kakao, dan kopi.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Pemotongan Hewan?

Tujuan dari export duty adalah untuk mencegah perusahaan berkonsentrasi pada ekspor barang yang belum diproses dan untuk mendorong industrialisasi lokal untuk memproses barang-barang tersebut (IBFD, 2015).

Export duty terdiri atas pajak umum atau khusus atas barang atau jasa yang harus dibayar ketika barang itu meninggalkan wilayah ekonomi atau ketika jasa dikirim ke bukan penduduk (OECD, 2001). Intinya, export duty adalah pajak barang yang dikirim ke luar negeri (Cambridge Dictionary).

Dalam lanskap domestik, export duty disebut dengan bea keluar. Konsep bea keluar ini mulai diperkenalkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Baca Juga: Apa Itu Amortisasi?

Berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU No 17/2006, bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor. Pasal 2A ayat (1) selanjutnya menerangkan bea keluar dapat dikenakan terhadap barang ekspor.

Kata 'dapat' dalam pasal tersebut menandakan tidak semua barang yang diekspor dikenakan bea keluar. Hal ini lantaran bea keluar dikenakan dengan tujuan tertentu. Mengacu Pasal 2A ayat (2) UU No. 17/2006 terdapat 4 tujuan dari pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor.

Pertama, menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Kedua, melindungi kelestarian sumber daya alam. Ketiga, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional. Keempat, menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

Baca Juga: Pemerintah Pungut Pajak Atas Ekspor Nikel? Begini Kata Sri Mulyani

Berdasarkan penjelasan Pasal 2A, pada dasarnya pengenaan bea keluar dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional. Dengan demikian, pengenaan bea keluar tidak dimaksudkan untuk membebani daya saing komoditas ekspor di pasar internasional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah merilis Peraturan Pemerintah (PP) No.55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor.

PP 55/2008 antara lain menyatakan penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarifnya dilakukan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul Menteri Perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah nondepartemen/kepala badan teknis terkait.

Baca Juga: Apa Itu Biaya Promosi dalam Aspek Perpajakan?

Aturan pelaksana dari PP 55/2008 selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 13/PMK.010/2017tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar s.t.d.t.d PMK No. 166/PMK.010/2020.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK 13/2017 terdapat beberapa komoditas yang atas ekpornya dikenakan bea keluar, yaitu: kulit dan kayu; biji kakao; kelapa sawit, crude palm oil, dan produk turunannya; produk hasil pengolahan mineral logam; dan produk mineral logam dengan kriteria tertentu.

Perincian jenis barang dari setiap golongan komoditas itu tercantum dalam lampiran PMK 13/2017 s.t.d.t.d. PMK 166/2020. Adapun salah satu unsur dalam perhitungan bea keluar adalah harga ekspor. Harga ekspor ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan setiap bulan.

Baca Juga: Kena Bea Keluar 20% dan Larangan Ekspor, 1 Juta Ton Beras Menumpuk

Simpulan
INTINYA bea keluar merupakan pungutan atas barang ekspor tertentu yang dikenakan dengan tujuan tertentu. Pada dasarnya, pengenaan bea keluar ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional dan bukan untuk membebani daya saing komoditas ekspor di pasar internasional. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : bea keluar, definisi, kamus pabean, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Tangguhan?

Senin, 01 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu?

Jum'at, 22 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu PIBK dalam Impor Barang Kiriman?

berita pilihan

Senin, 26 September 2022 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Penyedia Platform e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, Ini Kata DJP

Minggu, 25 September 2022 | 16:00 WIB
SWISS

Otoritas Ini Setop Pertukaran Informasi Perpajakan dengan Rusia

Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

e-Commerce Jadi Pemungut Pajak, DJP Pastikan Tidak Bakal Memberatkan

Minggu, 25 September 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ingat! Penyerahan Air Bersih oleh Pengusaha Dibebaskan dari PPN

Minggu, 25 September 2022 | 13:00 WIB
DENMARK

Mulai 2025, Otoritas Ini Bakal Pungut Pajak Angkutan Udara

Minggu, 25 September 2022 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Lapor Barang Bawaan dari Luar Negeri Pakai e-CD, DJBC: Lebih Efisien

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

Minggu, 25 September 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pengawasan Kewajiban Investasi Wajib Pajak Peserta PPS

Minggu, 25 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tak Ingin Buru-Buru Tunjuk e-Commerce Jadi Pemungut Pajak