PEMILU 2024

Anies Beberkan Strategi Perbaiki Tax Ratio, Bereskan Bad Governance

Muhamad Wildan | Senin, 11 Desember 2023 | 11:39 WIB
Anies Beberkan Strategi Perbaiki Tax Ratio, Bereskan Bad Governance

Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan (kiri) didampingi istrinya Fery Farhati (kanan) menyeka keringatnya usai berorasi politik di acara Pemuda Kuningan di GOR Ewangga Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023). Dalam kampanye yang dilaksanakan di kampung halamannya tersebut Anis berjanji akan melakukan penambahan unit sekolah, guru, dan alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi di Kuningan, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

JAKARTA, DDTCNews - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berpandangan pengelolaan penerimaan negara perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan tax ratio Indonesia.

Saat ini, tax ratio Indonesia kurang lebih masih sebesar 10%, jauh di bawah rata-rata tax ratio negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang mencapai 34,1%.

Anies mengatakan untuk meningkatkan tax ratio, pertama-tama Indonesia perlu membentuk badan penerimaan negara. "Perlu ada badan penerimaan negara yang itu beda dengan treasurer," ujar Anies dalam Dialog Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Senin (11/12/2023).

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Arahan Jokowi Soal Transisi ke Pemerintahan Baru

Setelah membentuk badan penerimaan negara, pemerintah juga perlu membereskan bad governance di lingkungan otoritas pengelola pendapatan negara. Menurut Anies, selama ini pemerintah belum berfokus pada praktik korupsi pada aspek pendapatan negara.

"Korupsi di aspek revenue itu overlooked, tapi korupsi di aspek spending itu heavily monitored. Menyelamatkan pemasukan dari mulai bea cukai dan perpajakan, itu bocor-bocor di situ harus dikoreksi dan tidak bisa ditoleransi," ujar Anies.

Untuk memperbaiki masalah tersebut, pemerintah harus menggunakan teknologi terbaru dan merekrut orang-orang terbaik pada bidang perpajakan.

Baca Juga:
KPU Catat 1.223 TPS Salah Input Rekapitulasi Data Pilpres di Sirekap

"Kita bangun modernisasi di situ sehingga kita bisa menyelamatkan revenue yang hilang. Sebuah tim sempat paparan kepada pimpinan pemerintah hari ini, loss of revenue itu angkanya fantastis dan menurut itu harus dikoreksi dalam jangka pendek," ujar Anies.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperluas basis pajak dan mendorong industrialisasi padat karya agar perekonomian bertumbuh dan ada pajak yang dipungut.

"Swastanya dimudahkan, market-nya growing, otomatis pajak kita akan meningkat," ujar Anies.

Baca Juga:
Jelang Pemilu di India, Otoritas Pajak Bekukan Rekening Partai Oposisi

Untuk diketahui, Anies-Cak Imin melalui dokumen visi dan misinya berpandangan tax ratio Indonesia perlu ditingkatkan dari yang saat ini sebesar 10,4% menjadi sebesar 13% hingga 16% pada 2029.

Sebagai informasi, sesuai dengan laporan hasil survei pajak dan politik yang diterbitkan oleh DDTNews, partai politik (parpol) dan peserta pemilu 2024 perlu memprioritaskan penyusunan kebijakan pajak yang bertujuan meningkatkan kepatuhan sukarela. Dengan kepatuhan yang meningkat, diharapkan penerimaan pajak bisa ikut membaik dan berujung pada peningkatan tax ratio Indonesia.

Peningkatan kepatuhan sukarela ini bisa diwujudkan dalam beberapa strategi, seperti penyampaian edukasi pajak, perbaikan layanan, hingga kemudahan administrasi perpajakan.

Baca Juga:
Sempat Disetop Saat Pemilu, Bansos Beras Kembali Dilanjutkan Jokowi

Guna menggenjot tax ratio, responden survei DDTCNews lebih memilih terobosan kebijakan pajak yang lebih bersifat adminsitratif ketimbang kebijakan yang bersifat teknis seperti peningkatan tarif pajak. Kebijakan administratif yang dimaksud berkaitan erat dengan peningkatan kepatuhan sukarela yang mencakup edukasi pajak, perbaikan layanan, hingga kemudahan administrasi.

Download laporan hasil survei pajak dan politik DDTCNews bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Selasa, 20 Februari 2024 | 19:00 WIB RESENSI BUKU

Dampak Digitalisasi terhadap Urusan Pajak Perusahaan dan Otoritas

Selasa, 20 Februari 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dapat Kiriman Hadiah dari Luar Negeri, Tetap Harus Bayar Bea Masuk?

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:30 WIB PENGAWASAN CUKAI

Desak Mobil ke Rest Area Tol, Bea Cukai Amankan 300.000 Rokok Ilegal

Selasa, 20 Februari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP: Koreksi Harga Transfer Tak Serta Merta Berujung Penyesuaian PPN

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:45 WIB PMK 9/2024

Pemerintah Beri Insentif PPnBM DTP atas Mobil Listrik CBU dan CKD

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:36 WIB PMK 172/2023

Indikator Harga Transaksi Independen, Data Pembanding Bisa Tahun Jamak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:30 WIB PERPRES 79/2023

Pemerintah Revisi Aturan Kendaraan Listrik, Termasuk Insentif Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:13 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Pebisnis Wait and See, Jokowi Berharap Investasi Meningkat Usai Pemilu